PEKANBARU(SK)-PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik konglomerat Sukamto Tanoto diduga beroperasi secara ilegal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tepatnya di dua desa yakni Desa Desa Bagan Melibur dan Desa Mayang Sari.
“Sudah layak dicabut izinnya karena diduga telah menggarap lahan diluar izin yang diberikan oleh pemerintah dan mencaplok lahan warga di Desa Bagan Melibur dan Desa Mayang Sari,” kata Ketua Yayasan Riau Hijau Wacht (YRHW) Tri Yusteng Putra SHut, Rabu (8/9/21).
Dua desa tersebut terang Yusteng berada diluar konsesi PT RAPP namun berdasarkan informasi yang didapat YRHW, PT RAPP masih melakukan pemanenan dan penanaman pohon akasia yang merupakan bahan baku industri kertas dan kertas yang dihasilkan oleh PT RAPP.
“Di dalam SK Menhut SK Menteri Kehutanan No 180 Tahun 2013 ditegaskan bahwa dua desa tersebut sudah dikeluarkan dari konsesi PT RAPP, namun kenyataannya PT RAPP masih menanam akasia di wilayah desa tersebut, bahkan sudah mulai memanen,” terangnya.
Perbuatan ilegal PT RAPP sudah seharusnya disikapi oleh pemerintah daearah maupun pemerintah pusat dengan mencabut izinnya.
“Pemerintah harus tegas, cabut izin PT RAPP, jika tidak PT RAPP akan selalu berbuat sesuka hatinya tanpa mengikuti aturan pemerintah,” ujarnya.
Selain itu tambah Yusteng, penderitaan rakyat dua desa tersebut tidak akan berhenti akibat lahan garapan mereka dikuasai oleh PT RAPP,” Sejak kehadiran PT RAPP di Kabupaten Kepulauaun Meranti konflik dengan masyarakat hingga kini terus terjadi dan tidak akan terhenti jika pemerintah tidak tegas dengan PT RAPP,” katanya.
YRHW tambah Yusteng akan menyuarakan hal ini dan berupaya agar izin PT RAPP segera dicabut.
SK/rls
