Rabu, Agustus 4, 2021
Beranda BERITA UTAMA Negara Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Pangkalan Gondai, Pelalawan

Negara Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Pangkalan Gondai, Pelalawan

PEKANBARU(SK) – Sengketa kebun sawit yang berada di wilayah Desa Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan antara pihak PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan PT Nusa Wana Raya (NWR) hingga kini masih belum menemui titik terang. Pasalnya masing – masing pihak belum ada kata sepakat.

Menanggapi permasalahan itu Pakar Lingkungan Dr Hengky mengatakan jika masalah utama sengketa ini adalah kawasan hutan, maka negara harus turun tangan.

“Jadi jika penetapan kawasan hutan itu dilakukan setelah adanya pihak masyarakat atau petani terlebih dulu membuka lahan dan bercocok tanam bahkan sampai menghasilkan, maka negara dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus hadir,” ujar Pakar Lingkungan Dr Hengky Firmanda kepada wartawan, Senin (22/3).

Sebab jelas Dr Hengky, kalau memang lahan kebun sawit itu dijadikan sebagai kawasan hutan oleh negara maka ada proses peralihan. “Itukan ada bukti campur tangan negara dan disinilah diperlukan kehadiran Mentri (KLHK),” ucap Hengky.

Bukan hanya Menteri KLHK yang kini dijabat oleh Siti Nurbaya yang mesti hadir, jika perlu Presiden Joko Widodo juga ikut campur. Sebab adanya pernyataan Presiden Jokowi yang akan mengirimkan tim guna menuntaskan masalah ini jika tidak kunjung selesai kala pembagian sertifikat tanah beberapa waktu lalu.

“Pernyataan itu bukti bahwa Presiden sudah bersikap. Jadi menurut saya Negara harus koreksi kembali apakah benar itu kawasan hutan atau bagaimana. Negara harus duduk kembali bersama masyarakat, perusahaan, tokoh masyarakat hingga aparat setempat,” ungkapnya.

Lebih jauh Hengky juga menyampaikan, keterlibatan negara dalam hal ini didasari keluarnya SKGR yang dimiliki warga. “Keluarnya SKGR adalah bukti bahwa lahan tersebut diakui negara terkait kepemilikannya,” ujar Hengky .

Oleh karena itu, jika ada SKGR, berarti ada alas dasar kepemilikan, terlebih lagi jika ada jual beli dan tentunya ada kerugian yang dimunculkan di sana. “Kalau memang demikian negara memang harus turut andil untuk menyelesaikannya,” ucap dosen Fakuktas Hukum Universitas Riau tersebut.

Sebelumnya Dr Elviriadi juga menilai negara melalui Kementrian Lingkungan Hidup (KLHK) harus hadir untuk mencari solusi.

“Seharusnya, negara lewat KLHK hadir ditengah persoalan ini. Sebab ini merupakan tupoksinya. Bukan malah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hadir,” ujar Elviriadi, Jumat (19/03/21) lalu

DLHK itu tupoksinya adalah persolan lahan non hutan. Sedangkan saat ini lahan kebun sawit yang sedang di persoalkan berada dalam kawasan hutan. “Saya gak tau kok bisa DLHK dilibatkan dalam eksekusi mewakili negara. Sementara seharusnya ini adalah tupoksi dari KLHK. Harusnya KLHK merespon permasalahan ini,” ucapnya..

Oleh karena itu bagai manapun KLHK yang kini dipimpin oleh Siti Nurbaya harus hadir ditengah persoalan ini dengan membawa solusi. “Kita berharap Bupati Pelalawan terpilih mengusulkan ke KLHK untuk mengeluarkan lahan itu dari status hutan atau dikonfrensi ke perhutanan sosial atau areal Peruntukan lain (Apel). Sehingga tidak ada yang menjadi korban,” ungkapnya.

Sementara terkait keabsahan lahan tersebut, Elviriadi menilai ada dualisme bernegara terjadi di wilayah tersebut. Jika aparatur negara baik camat, kepala desa telah mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maka lahan tersebut sah milik warga (petani).

“SKGR kan diakui negara. Sehingga negara harus mempertimbangkan dengan bijaksana. Terlebih lagi, kebun sawit itu sudah menjadi tulang punggung masyarakat. Kecuali kondisinya lahan baru dibuka, sawit baru ditanam dan belum berbuah bisa lah dilakukan eksekusi,” ujarnya..

Apalagi saat Ini masyarakat sudah dimakmurkan oleh kelompok usaha seperti perusahaan-perusahaan. “Untuk itulah negara harus hadir dan bijaksana,” ucapnya.

Sementara, usaha ratusan warga Desa Gondai, yang melawan eksekusi 3.323 hektare lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau membuahkan hasil. Pasalnya, Mahkamah Agung menyatakan surat perintah tugas nomor 096/PPLHK/082 tanggal 10 Januari 2020 untuk pengamanan atau eksekusi lahan sawit batal atau tidak sah.

Putusan Nomor 595 K.TUN/2020 itu sudah disampaikan Mahkamah Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (PTUN). Amar putusan tersebut sudah disampaikan panitera ke penggugat dan tergugat.

Dalam putusan itu tertulis penggugat adalah PT Peputra Supra Jaya (PSJ). Perusahaan ini mewakili sejumlah koperasi yang didalamnya ada ratusan warga melawan eksekusi yang dilakukan oleh DLHK (tergugat).

Panitera PTUN Pekanbaru, Agustin, dikonfirmasi wartawan membenarkan putusan tersebut. Dia menyebut sudah menyampaikan putusan kepada tergugat dan penggugat.

“Yang saya sampaikan adalah amar putusan, selanjutnya para pihak yang mengajukan salinan lengkapnya,” kata Agustin, Kamis (18/03/21) kemarin.

Agustin menyebut penggugat sudah mengajukan surat permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut. Selanjutnya kedua belah pihak akan dipanggil kalau hakim sudah mengeluarkan surat eksekusi putusan.

“Nanti hakim membacakan, apakah eksekusi itu sudah dilaksanakan atau belum,” kata Agustin.

Dari petikan putusan yang diterima wartawan, Ketua Majelis Hakim di Mahkamah Agung Dr Irfan Fachruddin membatalkan putusan PTUN Tinggi Medan yang menguatkan putusan PTUN Pekanbaru.

“Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT PSJ,” kata Irfan dalam petikan putusan itu.

Petikan amar putusan MA ini juga menyatakan surat dinas untuk eksekusi lahan batal atau tidak sah. Kemudian mewajibkan DLHK mencabut surat tersebut.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan lahan seluas 3.323 hektare itu harus diuji keabsahan perizinan dari kedua pihak dan kepemilikan di pengadilan secara perdata.

Selanjutnya, pengalihan kawasan hutan menjadi non hutan harus mengajukan perizinan baru.

Sebagai informasi, eksekusi oleh DLHK Riau dengan menebang sawit milik warga dan PT PSJ berlangsung sejak awal tahun lalu. Penebangan itu mendapat perlawanan dari ratusan warga karena menggantungkan hidup dari sawit bekerjasama dengan PT PSJ.

Tak jarang, perlawanan itu berujung bentrokan antara warga dan polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Beberapa warga juga mengalami luka dan ada pula yang ditangkap karena dituduh provokator.

Bahkan warga juga membangun tenda-tenda di lokasi sebagai bentuk perlawanan. Tapi, tenda itu roboh setelah aparat dan alat berat milik dinas meratakan sawit dengan tanah.

Penebangan sawit itu sempat berhenti setelah sejumlah anggota DPR ataupun DPRD Riau turun ke lokasi. Penghentian eksekusi hanya beberapa bulan dan berlanjut, bahkan sampai tahun 2021.

Eksekusi lahan awal tahun ini juga tak jarang berujung bentrok. Untuk meredam aksi perlawanan ini, aparat menangkap sejumlah orang yang dinilai sebagai provokator.

Sk03

Most Popular

Penyerahan Surat mandat Untuk PC B2P3 Bengkalis

PEKANBARU(SK)- -Wakil ketua B2P3 pw riau Didampingi wasek roy Aritonang, Bendahara Martin,ketua bidang advokasi Budiono, menyerahkan mandat B2P3 untuk daerah Kabupaten bengkalis Penyerahan mandat...

Setelah Sekian Pekan Kasus Ini Menjadi Buah Bibir Masyarakat

Pekanbaru(SK) - -Ketua Pemuda Milenial Pekanbaru berikan ucapan terimakasih kepada Walikota Pekanbaru DR.H.Firdaus ST.MT. Dan Kadis PUPR Indra Pomi yang sudah mendengar keluhan masyarakat, Ketua...

Terkait Limbah Minyak PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI), Ketua MPW Pemuda Pancasila Angkat Bicara

Pekanbaru(SK)--Terungkapnya fakta limbah minyak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) masih berserakan di lahan warga, membuat Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Riau,...

Proyek Tugu Roda Terbang Sebaiknya Ditunda

Pekanbaru(SK)---Penjelasan Walikota Pekanbaru yang menegaskan pembangunan Tugu Roda Terbang di kawasan Tenayan Raya sangat bermanfaat bagi masyarakat Pekanbaru ditanggapi sinis Ketua Milenial Pekanbaru Teva...

Nasional

Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia Mengadakan Ujian Ke- 32

0
PEKANBARU----Porsea, Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia (PKNSI) mengadakan ujian kenaikan sabuk yang ke- 32 di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera...

Pimred StatusRakyat Apresiasi Polda Sumut Atas Ungkap Pembunuh Marshal

0
PEKANBARU(SK)----Keberhasilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dalam mengungkap kasus penembakan Marasalem Harahap (Marshal) Pimpinan Redaksi Media Lassernewstoday.com menuai pujian dari kalangan kuli tinta...

Tokoh Agam Dukung T Rusli Ahmad Jadi Ketua FKUB, Ketua DPH LAMR : Sudah...

0
PEKANBARU(SK) - Dukungan terhadap Ketua Umum DPP Santri Tani Nahdatul Ulama (Santan NU) T. Rusli Ahmad menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi...

Survei CISA: Publik Puas terhadap Jokowi, Elektabilitas PDI-P Tetap Unggul,  AHY dan Demokrat Semakin...

0
JAKARTA(SK)---Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik...

Jipikor Aksi Papan Bungga di KPK, Yusteng Minta KPK Periksa Dinas PUPR Riau

0
Pekanbaru(SK)---Jaringan investigasi pemberantasan korupsi (jipikor) melakukan aksi papan bungga di kantor Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (3/6/2021). Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Jipikor Tri...

Riau

Penyerahan Surat mandat Untuk PC B2P3 Bengkalis

0
PEKANBARU(SK)- -Wakil ketua B2P3 pw riau Didampingi wasek roy Aritonang, Bendahara Martin,ketua bidang advokasi Budiono, menyerahkan mandat B2P3 untuk daerah Kabupaten bengkalis Penyerahan mandat...

Setelah Sekian Pekan Kasus Ini Menjadi Buah Bibir Masyarakat

0
Pekanbaru(SK) - -Ketua Pemuda Milenial Pekanbaru berikan ucapan terimakasih kepada Walikota Pekanbaru DR.H.Firdaus ST.MT. Dan Kadis PUPR Indra Pomi yang sudah mendengar keluhan masyarakat, Ketua...

Terkait Limbah Minyak PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI), Ketua MPW Pemuda Pancasila Angkat Bicara

0
Pekanbaru(SK)--Terungkapnya fakta limbah minyak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) masih berserakan di lahan warga, membuat Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Riau,...

Proyek Tugu Roda Terbang Sebaiknya Ditunda

0
Pekanbaru(SK)---Penjelasan Walikota Pekanbaru yang menegaskan pembangunan Tugu Roda Terbang di kawasan Tenayan Raya sangat bermanfaat bagi masyarakat Pekanbaru ditanggapi sinis Ketua Milenial Pekanbaru Teva...

Pembukaan Karya Bakti Kodim 0301/PBR 2021 di Kecamatan Tenayaraya, ini Kata Walikota Pekanbaru

0
Pekanbaru(SK)- Acara pembukaan karya bakti kodim 0301/PBR tahun 2021 koperasi bakti TNI dilaksanakan dalam berbagai ujud yang salah satunya program karya bakti tahun 2021...

Hukum

Mediasi Di Pengadilan Alternatif Menyelesaikan Sengketa

0
Pekanbaru(SK)- -Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa, mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan...

Kebun Sawit yang Merusak Hutan Dipanen Oknum, YRHW Pertanyakan Lahan Aseng ke DLHK Riau

0
Pekanbaru(SK)---Keberadaan lahan milik SM alias Aseng yang masuk dalam kawasan hutan dan telah dieksekusi oleh Kejari Rohil tahun 2018 kini mendapat sorotan tajam oleh...

Pimred StatusRakyat Apresiasi Polda Sumut Atas Ungkap Pembunuh Marshal

0
PEKANBARU(SK)----Keberhasilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dalam mengungkap kasus penembakan Marasalem Harahap (Marshal) Pimpinan Redaksi Media Lassernewstoday.com menuai pujian dari kalangan kuli tinta...

Tipu Jual-Beli Tanah 1,1 M, Mantan Caleg PAN Diadili

0
PEKANBARU(SK)--Mantan Calon legislatif dari Partai Amanat Nasional berinisial SDV, diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (17/6/21), karena nekat menipu uang jual beli tanah...

Polres Inhil Jadikan Surat Vaksinasi Syarat Pembuatan SKCK

0
INHIL- Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, mewajibkan masyarakat untuk menyertakan bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan...

Kesehatan

Forum Pekanbaru Kota Bertuah Lakukan Aksi Nyata Di Tengah Pandemi Covid-19

0
Pekanbaru(SK)- -Hari ini, Ahad (18/7/2021) FKB berbagi masker dengan jumlah 18.000 masker dan penyemprotan 150 liter disinfektan di sejumlah pasar dan rumah ibadah. "Ini aksi...

Percepatan Vaksinasi Kodim 0314 Inhil Gelar Penyuntikan Bagi Lansia

0
INHIL- Guna membantu program pemerintah dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19, Kodim 0314/lnhil lakukan Serbuan Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat pra lansia di wilayah...

Vaksinasi Tahap II, Diwajibkan Terapkan Prokes

0
PEKANBARU(SK)--Setelah kegiatan Vaksinasi pejabat Publik digelar di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR), kegiatan kedua digelar hari ini, Senin (15/3/2021). Untuk di Pekanbaru, kegiatan diselenggarakan di...

Covid-19 Masih Mengganas di Kuansing, Camat Sentajo Raya Jadi Korban

0
TELUKKUANTAN(SK)-Virus Covid 19 tampaknya masih mengganas di wilayah Kuantan-Sengingi (Kuansing). Kali ini Camat Sentajo Raya Akhyan Armofhis yang menjadi korbannya. Akhyan diketahui meninggal dunia,...

Gubernur Sampaikan Siap Laksanakan Target Vaksinasi

0
PEKANBARU(SK)--Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, melakukan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara...