Jumat, September 30, 2022
Beranda BERITA UTAMA Negara Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Pangkalan Gondai, Pelalawan

Negara Harus Hadir Selesaikan Sengketa Lahan di Pangkalan Gondai, Pelalawan

PEKANBARU(SK) – Sengketa kebun sawit yang berada di wilayah Desa Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan antara pihak PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan PT Nusa Wana Raya (NWR) hingga kini masih belum menemui titik terang. Pasalnya masing – masing pihak belum ada kata sepakat.

Menanggapi permasalahan itu Pakar Lingkungan Dr Hengky mengatakan jika masalah utama sengketa ini adalah kawasan hutan, maka negara harus turun tangan.

“Jadi jika penetapan kawasan hutan itu dilakukan setelah adanya pihak masyarakat atau petani terlebih dulu membuka lahan dan bercocok tanam bahkan sampai menghasilkan, maka negara dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus hadir,” ujar Pakar Lingkungan Dr Hengky Firmanda kepada wartawan, Senin (22/3).

Sebab jelas Dr Hengky, kalau memang lahan kebun sawit itu dijadikan sebagai kawasan hutan oleh negara maka ada proses peralihan. “Itukan ada bukti campur tangan negara dan disinilah diperlukan kehadiran Mentri (KLHK),” ucap Hengky.

Bukan hanya Menteri KLHK yang kini dijabat oleh Siti Nurbaya yang mesti hadir, jika perlu Presiden Joko Widodo juga ikut campur. Sebab adanya pernyataan Presiden Jokowi yang akan mengirimkan tim guna menuntaskan masalah ini jika tidak kunjung selesai kala pembagian sertifikat tanah beberapa waktu lalu.

“Pernyataan itu bukti bahwa Presiden sudah bersikap. Jadi menurut saya Negara harus koreksi kembali apakah benar itu kawasan hutan atau bagaimana. Negara harus duduk kembali bersama masyarakat, perusahaan, tokoh masyarakat hingga aparat setempat,” ungkapnya.

Lebih jauh Hengky juga menyampaikan, keterlibatan negara dalam hal ini didasari keluarnya SKGR yang dimiliki warga. “Keluarnya SKGR adalah bukti bahwa lahan tersebut diakui negara terkait kepemilikannya,” ujar Hengky .

Oleh karena itu, jika ada SKGR, berarti ada alas dasar kepemilikan, terlebih lagi jika ada jual beli dan tentunya ada kerugian yang dimunculkan di sana. “Kalau memang demikian negara memang harus turut andil untuk menyelesaikannya,” ucap dosen Fakuktas Hukum Universitas Riau tersebut.

Sebelumnya Dr Elviriadi juga menilai negara melalui Kementrian Lingkungan Hidup (KLHK) harus hadir untuk mencari solusi.

“Seharusnya, negara lewat KLHK hadir ditengah persoalan ini. Sebab ini merupakan tupoksinya. Bukan malah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hadir,” ujar Elviriadi, Jumat (19/03/21) lalu

DLHK itu tupoksinya adalah persolan lahan non hutan. Sedangkan saat ini lahan kebun sawit yang sedang di persoalkan berada dalam kawasan hutan. “Saya gak tau kok bisa DLHK dilibatkan dalam eksekusi mewakili negara. Sementara seharusnya ini adalah tupoksi dari KLHK. Harusnya KLHK merespon permasalahan ini,” ucapnya..

Oleh karena itu bagai manapun KLHK yang kini dipimpin oleh Siti Nurbaya harus hadir ditengah persoalan ini dengan membawa solusi. “Kita berharap Bupati Pelalawan terpilih mengusulkan ke KLHK untuk mengeluarkan lahan itu dari status hutan atau dikonfrensi ke perhutanan sosial atau areal Peruntukan lain (Apel). Sehingga tidak ada yang menjadi korban,” ungkapnya.

Sementara terkait keabsahan lahan tersebut, Elviriadi menilai ada dualisme bernegara terjadi di wilayah tersebut. Jika aparatur negara baik camat, kepala desa telah mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maka lahan tersebut sah milik warga (petani).

“SKGR kan diakui negara. Sehingga negara harus mempertimbangkan dengan bijaksana. Terlebih lagi, kebun sawit itu sudah menjadi tulang punggung masyarakat. Kecuali kondisinya lahan baru dibuka, sawit baru ditanam dan belum berbuah bisa lah dilakukan eksekusi,” ujarnya..

Apalagi saat Ini masyarakat sudah dimakmurkan oleh kelompok usaha seperti perusahaan-perusahaan. “Untuk itulah negara harus hadir dan bijaksana,” ucapnya.

Sementara, usaha ratusan warga Desa Gondai, yang melawan eksekusi 3.323 hektare lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau membuahkan hasil. Pasalnya, Mahkamah Agung menyatakan surat perintah tugas nomor 096/PPLHK/082 tanggal 10 Januari 2020 untuk pengamanan atau eksekusi lahan sawit batal atau tidak sah.

Putusan Nomor 595 K.TUN/2020 itu sudah disampaikan Mahkamah Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (PTUN). Amar putusan tersebut sudah disampaikan panitera ke penggugat dan tergugat.

Dalam putusan itu tertulis penggugat adalah PT Peputra Supra Jaya (PSJ). Perusahaan ini mewakili sejumlah koperasi yang didalamnya ada ratusan warga melawan eksekusi yang dilakukan oleh DLHK (tergugat).

Panitera PTUN Pekanbaru, Agustin, dikonfirmasi wartawan membenarkan putusan tersebut. Dia menyebut sudah menyampaikan putusan kepada tergugat dan penggugat.

“Yang saya sampaikan adalah amar putusan, selanjutnya para pihak yang mengajukan salinan lengkapnya,” kata Agustin, Kamis (18/03/21) kemarin.

Agustin menyebut penggugat sudah mengajukan surat permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut. Selanjutnya kedua belah pihak akan dipanggil kalau hakim sudah mengeluarkan surat eksekusi putusan.

“Nanti hakim membacakan, apakah eksekusi itu sudah dilaksanakan atau belum,” kata Agustin.

Dari petikan putusan yang diterima wartawan, Ketua Majelis Hakim di Mahkamah Agung Dr Irfan Fachruddin membatalkan putusan PTUN Tinggi Medan yang menguatkan putusan PTUN Pekanbaru.

“Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT PSJ,” kata Irfan dalam petikan putusan itu.

Petikan amar putusan MA ini juga menyatakan surat dinas untuk eksekusi lahan batal atau tidak sah. Kemudian mewajibkan DLHK mencabut surat tersebut.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan lahan seluas 3.323 hektare itu harus diuji keabsahan perizinan dari kedua pihak dan kepemilikan di pengadilan secara perdata.

Selanjutnya, pengalihan kawasan hutan menjadi non hutan harus mengajukan perizinan baru.

Sebagai informasi, eksekusi oleh DLHK Riau dengan menebang sawit milik warga dan PT PSJ berlangsung sejak awal tahun lalu. Penebangan itu mendapat perlawanan dari ratusan warga karena menggantungkan hidup dari sawit bekerjasama dengan PT PSJ.

Tak jarang, perlawanan itu berujung bentrokan antara warga dan polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Beberapa warga juga mengalami luka dan ada pula yang ditangkap karena dituduh provokator.

Bahkan warga juga membangun tenda-tenda di lokasi sebagai bentuk perlawanan. Tapi, tenda itu roboh setelah aparat dan alat berat milik dinas meratakan sawit dengan tanah.

Penebangan sawit itu sempat berhenti setelah sejumlah anggota DPR ataupun DPRD Riau turun ke lokasi. Penghentian eksekusi hanya beberapa bulan dan berlanjut, bahkan sampai tahun 2021.

Eksekusi lahan awal tahun ini juga tak jarang berujung bentrok. Untuk meredam aksi perlawanan ini, aparat menangkap sejumlah orang yang dinilai sebagai provokator.

Sk03

Most Popular

Sidang Dugaan Korupsi di Bank BJB Pekanbaru, Akta Notaris Masih Tanda Tanya, Kuasa Hukum Arif Budiman: Kasihan Klien Kami, Nasibnya Jadi Begini

PEKANBARU(SK)- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Bank BJB Cabang Pekanbaru dengan terdakwa Arif Budiman, kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,...

Isak Tangis Paskibra dan Pedagang Pecah Saat Brigadir Harry Guntara Melontarkan Kata Perpisahan

PASIRPENGARAIAN(SK) – Isak tangis anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan pedagang di Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), pecah pasca mendengarkan kata-kata perpisahan...

Dewi Robinar Bantah Penyerobotan Kawasan Hutan dan Pemalsuan SKGR

PASIRPENGARAIAN(SK) – Dewi Robinar bantah atas tudingan terhadap dirinya yang diduga telah melakukan penyerobotan kawasan hutan dan pemalsuan SKGR oleh masyarakat Desa Lubuk Napal,...

Warga Desa Sontang Geruduk PT KML

ROKANHULU--Ratusan masyarakat Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu melakukan aksi di lahan perkebunan PT. Kandis Mekar Lestari (KML), Selasa (23/8/22). Mereka menuntut hak...

Nasional

PT SPR Langgak Peringkat I Pemegang Hasil KPI SCM Pada Forkapnas II Tahun 2022

0
Jakarta(SK)--Forum Kapasitas Nasional (Forkapnas) II diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada 27-28 Juli 2022...

Inisiatif Hyperlocal Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM di Sumatra

0
JAKARTA(SK) - Tokopedia terus gencarkan inisiatif Hyperlocal hingga ke seluruh Indonesia, termasuk wilayah Sumatra. Beragam program serta kolaborasi bersama para pelaku usaha lokal hingga...

UMKM Binaan PT SPR Langgak Raih Penghargaan di Ajang Forum Kapnas Sumbagut

0
KEPRI(SK)--Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan PT. SPR Langgak yang merupakan salah satu KKKS SKK Migas raih penghargaan sebagai juara 2 UMKM terbaik kategori...

Tingkatkan Peran Industri, SKK Migas-KKKS Fasilitasi Pertemuan Para Stakeholder di Area Operasi Sumbagut

0
KEPRI(SK)--Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran industri penunjang kapasitas nasional dalam sektor hulu minyak dan gas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu...

Tangkal Bencana Asap, Dandim Bengkalis ajak Sektor Perusahaan ikut Cegah Karhutla

0
DURI(SK)– Tak hanya pemerintah daerah (Pemda) Bengkalis, maupun TNI/Polri. Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto juga ingatkan seluruh sektor usaha maupun...

Riau

Sidang Dugaan Korupsi di Bank BJB Pekanbaru, Akta Notaris Masih Tanda Tanya, Kuasa Hukum...

0
PEKANBARU(SK)- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Bank BJB Cabang Pekanbaru dengan terdakwa Arif Budiman, kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,...

Isak Tangis Paskibra dan Pedagang Pecah Saat Brigadir Harry Guntara Melontarkan Kata Perpisahan

0
PASIRPENGARAIAN(SK) – Isak tangis anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan pedagang di Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), pecah pasca mendengarkan kata-kata perpisahan...

Dewi Robinar Bantah Penyerobotan Kawasan Hutan dan Pemalsuan SKGR

0
PASIRPENGARAIAN(SK) – Dewi Robinar bantah atas tudingan terhadap dirinya yang diduga telah melakukan penyerobotan kawasan hutan dan pemalsuan SKGR oleh masyarakat Desa Lubuk Napal,...

Warga Desa Sontang Geruduk PT KML

0
ROKANHULU--Ratusan masyarakat Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu melakukan aksi di lahan perkebunan PT. Kandis Mekar Lestari (KML), Selasa (23/8/22). Mereka menuntut hak...

PWI Rohul dan PT. SPR Langgak Matangkan Persiapan Edukasi Perminyakan dan Jurnalistik

0
ROKANHULU(SK)--Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak melakukan kunjungan ke SMA Negeri 2 Rambah Hilir, Kecamatan...

Hukum

Sidang Dugaan Korupsi di Bank BJB Pekanbaru, Akta Notaris Masih Tanda Tanya, Kuasa Hukum...

0
PEKANBARU(SK)- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Bank BJB Cabang Pekanbaru dengan terdakwa Arif Budiman, kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,...

Dua Perempuan Coba Selundupkan Sabu-Sabu ke Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, Tapi Gagal

0
ROKANHULU(SK)--Dua orang perempuan berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Namun upaya itu digagalkan oleh...

Iptu Efendi Lupino Jabat Kapolsek Tambusai

0
ROKANHULU(SK)--Kapolres Rokan Hulu (Rohul) AKBP Pangucap Priyo Soegito SIK, MH pimpin apel serahterima jabatan Kapolsek Tambusai dari AKP Repelita Ginting kepada Iptu Efendi Lupino,...

Gelapkan Motor Rekannya, Pemuda di Pasir Pengaraian Diringkus Polisi

0
ROKANHULU(SK)--Larikan sepeda motor milik temannya, seorang pemuda di Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) inisial NL harus berurusan dengan pihak Kepolisian. NL...

Knalpot Brong Yang Disita Satlantas Polres Rohul Dijadikan Robot

0
ROKANHULU(SK)--Demi memberikan pemahaman berlalu lintas kepada masyarakat, Satuan Lalu Lintas (Sat lantas ) Polres Rokan Hulu Riau berhasil menciptakan sebuah robot yang bahannya terbuat...

Kesehatan

Tangkal Bencana Asap, Dandim Bengkalis ajak Sektor Perusahaan ikut Cegah Karhutla

0
DURI(SK)– Tak hanya pemerintah daerah (Pemda) Bengkalis, maupun TNI/Polri. Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto juga ingatkan seluruh sektor usaha maupun...

Entaskan COVID-19, Dandim Bengkalis Ajak Seluruh Perusahaan di Duri Percepat Vaksinasi

0
DURI(SK)– Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto gelar silahturahmi dengan seluruh pimpinan perusahaan di wilayah tugas Koramil 03/Mandau, Rabu (30/3). Kegiatan itu...

Wakapolri Beri Penghargaan Atas Pencapaian Vaksinasi Tertinggi Di Wilayah Hukum Polda Riau

0
PEKANBARU(SK) - Kegiatan Vaksinasi serentak dilaksanakan di seluruh wilayah  jajaran Polda Riau dengan jumlah 317 titik dengan target sasaran  64.000 Dosis, sedangkan di kota...

Capaian Vaksinasi di Riau Tinggi, Wakapolri Minta Masyarakat Tidak Euforia dan Jaga Ketat Prokes

0
PEKANBARU(SK) - Meski pencapaian vaksinasi Covid-19 di wilayah Provinsi Riau tinggi, namun masyarakat diminta tidak ber euforia, dan mengabaikan protokol kesehatan. Demikian disampaikan oleh Wakapolri,...

D’Royal Skin Aesthetic Clinic Kini Hadir di Pekanbaru

0
PEKANBARU(SK)- Grand Opening D'Royal Skin Aesthetic Clinic Berlangsung Semarak. Kegiatan beralamat di Jalan Rajawali Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Minggu 13 Maret 2022. Kegiatan diawali dengan sambutan...