Jumat, September 17, 2021
Beranda BERITA UTAMA Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020).
(sk/kpc)

JAKARTA (sentrakabar.com) – Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).

UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Airlangga.

“UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, UU Cipta Kerja akan mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.

Menurut Puan, pembahasan UU Cipta Kerja yang dimulai DPR dan pemerintah sejak April hingga Oktober dilakukan secara transparan dan cermat.

Dia menegaskan, muatan UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional.

“RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” kata dia.

Tercatat beberapa pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 59

UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

Pasal 79

Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas.

Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian, Pasal 79 ayat (5) menyebutkan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 88

UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja.

Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal-pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja.

Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan.

Namun, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. Selain itu, UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.

Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebutkan, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja.

sk/kpc

Most Popular

Tokoh Pemuda Pinang Sebatang Tabur Bibit Ikan Patin 11 Ribu Ekor

SIAK(SK)- Sebanyak 11.000 ekor bibit ikan Patin ditebarkan ke Sungai Siak Kecamatan Tualang oleh tokoh pemuda Pinang Sebatang ( PS) Arizal bersama Ketua PWI...

Audit BJB Ditemukan 22 Transaksi Tak Sesuai SOP

PEKANBARU(SK)– Sidang dugaan pembobolan rekening nasabah BJB Pekanbaru kembali embuka fakta-fakta baru. Pada persidangan dengan terdakwa Indra Osmer Hutauruk, Manajer Bisnis Konsumer bank bjb...

Hakim Dahlan: Mengapa 4 Tahun CCTV BJB Bisa Rusak

PEKANBARU(SK) - Ketua majelis hakim sidang penggelapan dana nasabah BJB Pekanbaru DR Dahlan SH MH merasa heran dengan kondisi salah satu fasilitas keamanan BJB...

Penggelapan Dana Nasabah di BJB Jadi Preden Buruk Perbankan

PEKANBARU(SK) - Pengamat Perbankan dan Ekonom Riau, Peri Akri mengatakan dari segi ekonomi, kasus yang menimpa nasabah BJB Pekanbaru Arif Budiman sangat tidak baik ke...

Nasional

Dana BSU Peserta BPJAMSOSTEK Cair

0
PEKANBARU(SK) - Pemerintah sudah mulai melakukan pencairan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang pada pekan lalu sudah diserahkan datanya oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kepada...

Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia Mengadakan Ujian Ke- 32

0
PEKANBARU----Porsea, Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia (PKNSI) mengadakan ujian kenaikan sabuk yang ke- 32 di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera...

Pimred StatusRakyat Apresiasi Polda Sumut Atas Ungkap Pembunuh Marshal

0
PEKANBARU(SK)----Keberhasilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dalam mengungkap kasus penembakan Marasalem Harahap (Marshal) Pimpinan Redaksi Media Lassernewstoday.com menuai pujian dari kalangan kuli tinta...

Tokoh Agam Dukung T Rusli Ahmad Jadi Ketua FKUB, Ketua DPH LAMR : Sudah...

0
PEKANBARU(SK) - Dukungan terhadap Ketua Umum DPP Santri Tani Nahdatul Ulama (Santan NU) T. Rusli Ahmad menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi...

Survei CISA: Publik Puas terhadap Jokowi, Elektabilitas PDI-P Tetap Unggul,  AHY dan Demokrat Semakin...

0
JAKARTA(SK)---Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik...

Riau

Tokoh Pemuda Pinang Sebatang Tabur Bibit Ikan Patin 11 Ribu Ekor

0
SIAK(SK)- Sebanyak 11.000 ekor bibit ikan Patin ditebarkan ke Sungai Siak Kecamatan Tualang oleh tokoh pemuda Pinang Sebatang ( PS) Arizal bersama Ketua PWI...
Suasana sidang.

Audit BJB Ditemukan 22 Transaksi Tak Sesuai SOP

0
PEKANBARU(SK)– Sidang dugaan pembobolan rekening nasabah BJB Pekanbaru kembali embuka fakta-fakta baru. Pada persidangan dengan terdakwa Indra Osmer Hutauruk, Manajer Bisnis Konsumer bank bjb...
Suasana sidang kasus penggelapan di Bank BJB.

Hakim Dahlan: Mengapa 4 Tahun CCTV BJB Bisa Rusak

0
PEKANBARU(SK) - Ketua majelis hakim sidang penggelapan dana nasabah BJB Pekanbaru DR Dahlan SH MH merasa heran dengan kondisi salah satu fasilitas keamanan BJB...
Pengamat Perbankan dan Ekonom Riau, Peri Akri

Penggelapan Dana Nasabah di BJB Jadi Preden Buruk Perbankan

0
PEKANBARU(SK) - Pengamat Perbankan dan Ekonom Riau, Peri Akri mengatakan dari segi ekonomi, kasus yang menimpa nasabah BJB Pekanbaru Arif Budiman sangat tidak baik ke...

TLCI#2 Riau Droping Bansos ke Lokasi Bencana Banjir di Kampar

0
KAMPAR(SK) - Musibah banjir bandang yang melanda 2 Desa (Ludai dan Dua Sepakat), di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, pada Minggu tengah malam...

Hukum

Suasana sidang.

Audit BJB Ditemukan 22 Transaksi Tak Sesuai SOP

0
PEKANBARU(SK)– Sidang dugaan pembobolan rekening nasabah BJB Pekanbaru kembali embuka fakta-fakta baru. Pada persidangan dengan terdakwa Indra Osmer Hutauruk, Manajer Bisnis Konsumer bank bjb...
Suasana sidang kasus penggelapan di Bank BJB.

Hakim Dahlan: Mengapa 4 Tahun CCTV BJB Bisa Rusak

0
PEKANBARU(SK) - Ketua majelis hakim sidang penggelapan dana nasabah BJB Pekanbaru DR Dahlan SH MH merasa heran dengan kondisi salah satu fasilitas keamanan BJB...
Pengamat Perbankan dan Ekonom Riau, Peri Akri

Penggelapan Dana Nasabah di BJB Jadi Preden Buruk Perbankan

0
PEKANBARU(SK) - Pengamat Perbankan dan Ekonom Riau, Peri Akri mengatakan dari segi ekonomi, kasus yang menimpa nasabah BJB Pekanbaru Arif Budiman sangat tidak baik ke...

Izin PT RAPP Layak Dicabut Akibat Garap Lahan Diluar Konsesi

0
PEKANBARU(SK)-PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik konglomerat Sukamto Tanoto diduga beroperasi secara ilegal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tepatnya di dua...

Polairud Polda Riau Tangkap Kapal Pompong Pembawa Kayu Ilegal

0
Pekanbaru(SK)- Kapal jenis pompong tanpa nama yang membawa kayu olahan jenis Meranti ditangkap tim Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Polda Riau. Selain menyita barang bukti,...

Kesehatan

Resmikan Isoter Wisma Kemala, Kapolda Riau Serahkan Bantuan 30 Oksigen Konsentrator Dari Kapolri

0
PEKANBARU(SK) - Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi menyerahkan 30 Oksigen Konsentrator kepada Kabid Dokkkes Polda Riau pada Senin (30/8/2021), saat meresmikan penggunaan Gedung...

DPD KORNI Pekanbaru Giat Peduli Sosial ke Masyarakat Terdampak PPKM dan Menjalani Isoman

0
Pekanbaru(SK) - DPD KORNI Pekanbaru Apresiasi Lurah Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Hasan Nusi dan Jajaran RW 07/ RT 01 dalam giat Peduli KORNI...

Menandai 30 Tahun Pengabdian, Alumni Akpol 1991 Riau Bagikan 1020 Paket Sembako

0
PEKANBARU(SK)- Alumni Akpol angkatan 1991 Bhara Daksa menggelar aksi membagikan sembako kepada masyarakat terdampak covid-19 di Pekanbaru, menandai 30 tahun pengabdiannya di institusi Kepolisian...

Ketua B2P3 Riau, Oyong Tanjung Ucapkan Terimakasih ke Management RS Prima Pekanbaru

0
Pekanbaru(SK)- - Ketua B2P3 Riau, Oyong Tanjung menyampaikan ucapan terima kasih kepada management Rumah Sakit Prima Pekanbaru dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di Kota...

Forum Pekanbaru Kota Bertuah Lakukan Aksi Nyata Di Tengah Pandemi Covid-19

0
Pekanbaru(SK)- -Hari ini, Ahad (18/7/2021) FKB berbagi masker dengan jumlah 18.000 masker dan penyemprotan 150 liter disinfektan di sejumlah pasar dan rumah ibadah. "Ini aksi...