Rabu, Januari 26, 2022
Beranda BERITA UTAMA Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020).
(sk/kpc)

JAKARTA (sentrakabar.com) – Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).

UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Airlangga.

“UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, UU Cipta Kerja akan mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.

Menurut Puan, pembahasan UU Cipta Kerja yang dimulai DPR dan pemerintah sejak April hingga Oktober dilakukan secara transparan dan cermat.

Dia menegaskan, muatan UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional.

“RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” kata dia.

Tercatat beberapa pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 59

UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

Pasal 79

Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas.

Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian, Pasal 79 ayat (5) menyebutkan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 88

UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja.

Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal-pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja.

Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan.

Namun, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. Selain itu, UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.

Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebutkan, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja.

sk/kpc

Most Popular

Hadapi Tahun Politik 2024, Gerindra Rohul Mantapkan Mesin Partai Sejak Dini

ROKANHULU(SK)--Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) gelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) awal tahun 2022. Kegiatan yang dipusatkan di...

Ummat Riau Siap Deklarasi Besok

PEKANBARU (SK) - Pelantikan DPW Partai Ummat Riau beserta tiga organisasi sayapnya sudah siap untuk diselenggarakan di Hotel Aryaduta, besok - Sabtu (15/1), begitu...

Selamatkan Bangsa, Amien Rais Bertemu Ulama Riau

PEKANBARU(SK) - Cari masukan pikiran selamatkan nasib bangsa, tokoh reformasi HM Amien Rais akan bertemu dengan sejumlah ulama Riau di Pekanbaru, Sabtu (15/1), di...

Ummat Riau Dilantik Sabtu Ini

PEKANBARU(SK) - Kepengurusan DPW Partai Ummat Riau periode 2022-2026 di bawah komando tokoh Riau, Fauzi Kadir, akan dilantik Ketua Umum DPP Partai Dr Ing...

Nasional

Selamatkan Bangsa, Amien Rais Bertemu Ulama Riau

0
PEKANBARU(SK) - Cari masukan pikiran selamatkan nasib bangsa, tokoh reformasi HM Amien Rais akan bertemu dengan sejumlah ulama Riau di Pekanbaru, Sabtu (15/1), di...

Target Pajak Dari Klaster Kehutanan UU CK Bakalan Zonk di Riau

0
Pekanbaru(SK)----Terget pajak dari ketelanjuran karna mengelola kawasan hutan sesuai Undang undang cipta kerja (UUCK) di Riau bakalan zonk karna negara tidak dapat apa apa....

Telkomsel-Zoom Kolaborasi Hadirkan Pengalaman Premium Interaksi Virtual yang Terjangkau

0
Jakarta(SK)- Telkomsel bersama Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) hari ini mengumumkan kolaborasi guna menghadirkan pengalaman premium berinteraksi secara virtual bagi para pelanggan Telkomsel. Dalam kolaborasi...

Dana BSU Peserta BPJAMSOSTEK Cair

0
PEKANBARU(SK) - Pemerintah sudah mulai melakukan pencairan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang pada pekan lalu sudah diserahkan datanya oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kepada...

Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia Mengadakan Ujian Ke- 32

0
PEKANBARU----Porsea, Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia (PKNSI) mengadakan ujian kenaikan sabuk yang ke- 32 di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera...

Riau

Hadapi Tahun Politik 2024, Gerindra Rohul Mantapkan Mesin Partai Sejak Dini

0
ROKANHULU(SK)--Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) gelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) awal tahun 2022. Kegiatan yang dipusatkan di...

Ummat Riau Siap Deklarasi Besok

0
PEKANBARU (SK) - Pelantikan DPW Partai Ummat Riau beserta tiga organisasi sayapnya sudah siap untuk diselenggarakan di Hotel Aryaduta, besok - Sabtu (15/1), begitu...

Selamatkan Bangsa, Amien Rais Bertemu Ulama Riau

0
PEKANBARU(SK) - Cari masukan pikiran selamatkan nasib bangsa, tokoh reformasi HM Amien Rais akan bertemu dengan sejumlah ulama Riau di Pekanbaru, Sabtu (15/1), di...

Ummat Riau Dilantik Sabtu Ini

0
PEKANBARU(SK) - Kepengurusan DPW Partai Ummat Riau periode 2022-2026 di bawah komando tokoh Riau, Fauzi Kadir, akan dilantik Ketua Umum DPP Partai Dr Ing...

Land Clearing Lokasi Pembangunan SD IT, PT SSL Kerahkan Eskavator

0
ROKANHULU--Guna membantu persiapan pembangunan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Simpang D Desa Persiapan Tambah Jaya, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), PT....

Hukum

Kajari Kuansing Menghimbau, Kepala Desa di Kuantan Singingi Agar Mempergunakan Dana Desa Sesuai Peruntukannya

0
Talukkuantan : Pada saat ini Kejari Kuansing lagi gencar-gencarnya melakukan pembongkaran praktek-korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi. Tak hanya di Pemkab Kuansing bahkan sampai ketingkat...

Tersangka Korupsi Pengadaan Oksigen di Rohul Kembalikan Kerugian Negara

0
ROKANHULU--Empat tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan oksigen tahun 2018-2019 pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RDUD) Rokan Hulu (Rohul) akhirnya...

Target Pajak Dari Klaster Kehutanan UU CK Bakalan Zonk di Riau

0
Pekanbaru(SK)----Terget pajak dari ketelanjuran karna mengelola kawasan hutan sesuai Undang undang cipta kerja (UUCK) di Riau bakalan zonk karna negara tidak dapat apa apa....

AMRR Desak Gubernur Riau Tindak PKS YBS dan Lahan Ilegal Milik Acin di Kampar

0
Pekanbaru(SK) - Aliansi Mahasiswa Rimbawan Riau (AMRR) menggelar aksi demo untuk menyatakan sikap terkait keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Yuni Bersaudara Sejahtera (YBS)...

Bobol Rekening Nasabah, Tuntutan Tarry selaku Teller Lebih Tinggi dari Indra Osmer, Menejer di...

0
PEKANBARU(SK) - Dua terdakwa dugaan pembobolan rekening nasabah Bank Jabar-Banten Cabang Pekanbaru dituntut berbeda. Terdakwa Indra Osmer Gunawan Hutauruk divonis lebih rendah dibandingkan Tarry...

Kesehatan

Pemdes Sontang Sediakan 1000 Paket Sembako Bagi Warga Yang Ikut Vaksinasi Covid-19 massal

0
ROKANHULU(SK)--Pemerintah Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) siapkan 1000 paket sembako bagi warga yang ikut Vaksinasi Covid-19 massal yang dilaksanakan pada...

Vaksinasi BIN Riau Tuntas, 4.080 Dosis Disuntikan Kepada Pelajar dan Warga Daerah Pinggiran

0
ROKANHULU(SK)--Serbuan Vaksinasi yang dimotori Badan Intelljen Negara Daerah (BIN) Daerah Riau, Rabu (24/11/2021) tuntas dilaksanakan. Dari 4.080 dosis vaksin yang dialokasikan untuk Kabupaten Rokan...

BIN Riau Gesa Vaksinasi Bagi Pelajar di Rohul

0
ROKANHULU(SK)--Demi percepatan vaksinasi dikalangan pelajar, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Riau Terus gencar melakukan vaksinasi Covid-19. Kali ini kegiatan vaksinasi bagi pelajar di pusatkan...

BIN Riau Gelar Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat Dan Pelajar di Kuansing

0
Kuansing(SK) – Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Provinsi Riau melaksanakan Vaksinasi untuk mencegah potensi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 dan mendukung percepatan Herd Immunity bagi...

Bupati Rohul door to Door Ajak Warga Divaksinasi

0
ROKANHULU(SK)--Bupati Rokan Hulu (Rohul) door to Door Ajak Warga divaksinasi. Hal itu bisa dilihat dari Vaksinasi Covid-19 yang digelar Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah...