Minggu, November 22, 2020
Beranda BERITA UTAMA Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Minggu, November 22, 2020

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020).
(sk/kpc)

JAKARTA (sentrakabar.com) – Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).

UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Airlangga.

“UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, UU Cipta Kerja akan mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.

Menurut Puan, pembahasan UU Cipta Kerja yang dimulai DPR dan pemerintah sejak April hingga Oktober dilakukan secara transparan dan cermat.

Dia menegaskan, muatan UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional.

“RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” kata dia.

Tercatat beberapa pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 59

UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

Pasal 79

Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas.

Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian, Pasal 79 ayat (5) menyebutkan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 88

UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja.

Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal-pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja.

Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan.

Namun, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. Selain itu, UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.

Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebutkan, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja.

sk/kpc

Most Popular

Truk Apple Dirampok, Gadget Senilai Rp 94 Miliar Raib

Sentrakabar - Gadget Apple kembali menjadi korban kejahatan. Peristiwa kali ini menimpa truk pengangkut barang berisi perangkat-perangkat seperti iPhone 11, AirPods, dan Apple Watch....

Ribuan Ekstasi Gagal Dikirim dari Bandara SSK II

PEKANBARU--Petugas Cargo X-Ray Bandara Sultan Syarif Kasim II menggagalkan upaya pengiriman ekstasi tujuan CGK, Jakarta, Kamis (19/11/2020). Kepala BNNP Riau, Brigjen Kennedy menjelaskan, dari hasil...

Denny Sumargo dan Olivia Alan Resmi Menikah

Sentrakabar - Aktor Denny Sumargo resmi mengucap janji sehidup semati dengan sang kekasih, Olivia Alan. Pernikahan bernuansa outdoor itu digelar di The Green Forest...

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Baru Balikpapan-Tarakan

Sentrakabar - Garuda Indonesia membuka rute penerbangan Balikpapan-Tarakan yang akan diterbangi sebanyak 3 kali dalam sepekan, dengan menggunakan pesawat Bombardier CRJ-1000 akan terbang setiap...

Nasional

Pemerintah Belum Beri Bantuan Pada Pengungsi Merapi Butuh

0
Sentrakabar -- Para pengungsi yang berdomisili di Kawasan Rawan Bencana III erupsi Gunung Merapi, Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, membutuhkan sembako seperti beras, susu,...

Banjir Landa 5 Kecamatan di Padang Pariaman, 349 Warga Diungsikan

0
Sentrakabar-Lima kecamatan di Padang Pariaman, Sumatera Barat dilanda banjir, Sabtu (21/11/2020) Akibat banjir itu tercatat 97 rumah mengalami kerusakan, 349 warga terpaksa diungsikan. Selain itu...

Akhirnya Terungkap, Pemeran dan Pembuat Video Syur Mirip Gisel Ternyata adalah Sahabat Sendiri: Ada...

0
Jakarta--Video Syur Mirip Gisel memasuki babak baru. Penyidik Polda Metro Jaya telah mengantongi sumber atau pembuat Video Syur Mirip Gisel yang berdurasi 19 detik. Hal tersebut...

Gus Nur Dikabarkan Reaktif Covid-19 di Rutan Bareskrim

0
Sentrakabar -- Tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama (NU), Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur dikabarkan reaktif Covid-19 saat mendekam di Rumah Tahanan...

Habib Rizieq Bicara Rekonsiliasi, Pemerintah Tegaskan Posisi

0
Sentrakabar - Habib Rizieq Syihab merespons soal gaungan rekonsiliasi sepulangnya dia ke tanah air. Secara gamblang, Habib Rizieq mengatakan pihaknya akan rekonsiliasi kalau pemerintah...

Riau

Ribuan Ekstasi Gagal Dikirim dari Bandara SSK II

0
PEKANBARU--Petugas Cargo X-Ray Bandara Sultan Syarif Kasim II menggagalkan upaya pengiriman ekstasi tujuan CGK, Jakarta, Kamis (19/11/2020). Kepala BNNP Riau, Brigjen Kennedy menjelaskan, dari hasil...

Gubernur : Aktifkan Belajar Tatap Muka, Harus ada Izin Kami

0
  PEKANBARU--Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi mengingatkan, bagi Kepala sekolah (Kepsek) SMA dan SMK serta SLB negeri di Provinsi Riau yang ingin membuka sekolah...

DPP FORGUPAHSN Riau Apresiasi Gubernur Riau Naikan Gaji Guru Honor Daerah SMA/SMK

0
PEKANBARU--Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau akan menaikkan gaji guru honor daerah SMA/SMK kabupaten dan kota di Riau. Menyikapi hal ini, pengurus...

Terbanyak kedua Setelah Jakarta, Dari 688 Kasus, Lebih Separuhnya Hasil Uji Swab Lapas

0
PEKANBARU--Sejak masa Pandemi Covid-19, di bulan Maret lalu. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Riau, mencatat, Kamis (19/11/2020) merupakan angka tertinggi terkonfirmasi positif di Bumi...

Enam Oknum SPSI, Diamankan Tim Gabungan Polres Kampar dan Polda Riau

0
PEKANBARU--Kasus pengancaman yang terjadi Senin (2/11/2020) lalu, di Jalan Pajajaran Desa Bukit Teratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kampar. Tepatnya di Kantor PT Hutama Karya Indonesia...

Hukum

Ribuan Ekstasi Gagal Dikirim dari Bandara SSK II

0
PEKANBARU--Petugas Cargo X-Ray Bandara Sultan Syarif Kasim II menggagalkan upaya pengiriman ekstasi tujuan CGK, Jakarta, Kamis (19/11/2020). Kepala BNNP Riau, Brigjen Kennedy menjelaskan, dari hasil...

Polisi Usut Moge Bodong Pengeroyok TNI di Bukittinggi

0
Sentrakabar -- Polda Sumatera Barat (Sumbar) saat ini tengah mendalami motor moge (moge) sejumlah anggota Harley-Davidson Owner Group Siliwangi Bandung Cahpter (HOG SBC) yang...

Kritik RUU Minuman Beralkohol, Persekutuan Gereja: Sangat Kekanak-kanakan

0
Sentrakabar -- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia mengkritik DPR yang hendak membahas Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol. Ketua Umum PGI Gomar Gultom menilai pendekatan dalam...

Kejagung Tangkap Buron Kasus Korupsi Pembangunan Irigasi Sungai Tanduk

0
Sentrakabar - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buron kasus korupsi pembangunan irigasi Sungai Tanduk di Jambi, Ibnu Ziady MZ. Ibnu Ziady diamankan di sebuah apartemen...

Oknum Kades di Kecamatan Bathin Solapan Diduga Pungli

0
PEKANBARU--Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimum) Polda Riau saat ini sedang menangani dugaan Pungli yang dilakukan oknum kepala desa di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Hal...

Kesehatan

Kadiskes Riau: Tempat Isolasi Mandiri yang Disediakan Pemerintah Gratis

0
PEKANBARU--Pemerintah Provinsi Riau tidak membatasi pasien positif Corona (Covid-19) untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun perlu disadari, bahwa isolasi mandiri di rumah akan sangat...

Melaney Ricardo Ajak Netizen Room Tour di RS Covid-19,

0
Sentrakabar -- Presenter, Melaney Ricardo membuat vlog selama ia menjalani perawatan di rumah sakit karena positif Covid-19. Video yang dibagikannya di kanal Youtubenya pada Jumat...

209 Terjaring Petugas di Chek Poin

0
PEKANBARU--Sebanyak 209 orang terjaring melanggar protokol kesehatan, dengan tidak menggunakan masker, di cek poin. Hasil itu, didapat petugas dari sebanyak 3.700 orang yang diperiksa petugas...

Manfaat Melakukan Olahraga Teratur

0
Sentrakabar - Olahraga didefinisikan sebagai gerakan yang membuat otot Anda bekerja dan memaksa tubuh untuk membakar kalori. Ada banyak jenis aktivitas fisik dalam olahraga, termasuk...

Ingin Payudara Tetap Kencang? Ini 5 Tips Merawatnya

0
sentrakabar.com - Memiliki tampilan payudara yang sehat dan kencang tentu menjadi dambaan bagi setiap wanita. Namun, tanpa disadari, seiring bertambahnya usia, elastisitas payudara pun mengalami...