Minggu, Juni 20, 2021
Beranda BERITA UTAMA Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020).
(sk/kpc)

JAKARTA (sentrakabar.com) – Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).

UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Airlangga.

“UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, UU Cipta Kerja akan mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.

Menurut Puan, pembahasan UU Cipta Kerja yang dimulai DPR dan pemerintah sejak April hingga Oktober dilakukan secara transparan dan cermat.

Dia menegaskan, muatan UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional.

“RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” kata dia.

Tercatat beberapa pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 59

UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

Pasal 79

Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas.

Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian, Pasal 79 ayat (5) menyebutkan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 88

UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja.

Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal-pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja.

Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan.

Namun, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. Selain itu, UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.

Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebutkan, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja.

sk/kpc

Most Popular

Tipu Jual-Beli Tanah 1,1 M, Mantan Caleg PAN Diadili

PEKANBARU(SK)--Mantan Calon legislatif dari Partai Amanat Nasional berinisial SDV, diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (17/6/21), karena nekat menipu uang jual beli tanah...

Ketua B2P3 Oyong Tanjung Bersilaturahmi Dengan Ketua LPPH Pemuda Pancasila Riau

Pekanbaru(SK) - -Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan...

Percepatan Vaksinasi Kodim 0314 Inhil Gelar Penyuntikan Bagi Lansia

INHIL- Guna membantu program pemerintah dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19, Kodim 0314/lnhil lakukan Serbuan Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat pra lansia di wilayah...

Polres Inhil Jadikan Surat Vaksinasi Syarat Pembuatan SKCK

INHIL- Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, mewajibkan masyarakat untuk menyertakan bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan...

Nasional

Tokoh Agam Dukung T Rusli Ahmad Jadi Ketua FKUB, Ketua DPH LAMR : Sudah...

0
PEKANBARU(SK) - Dukungan terhadap Ketua Umum DPP Santri Tani Nahdatul Ulama (Santan NU) T. Rusli Ahmad menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi...

Survei CISA: Publik Puas terhadap Jokowi, Elektabilitas PDI-P Tetap Unggul,  AHY dan Demokrat Semakin...

0
JAKARTA(SK)---Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik...

Jipikor Aksi Papan Bungga di KPK, Yusteng Minta KPK Periksa Dinas PUPR Riau

0
Pekanbaru(SK)---Jaringan investigasi pemberantasan korupsi (jipikor) melakukan aksi papan bungga di kantor Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (3/6/2021). Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Jipikor Tri...

Bukti Transformasi Jalurnya Tepat, Laba Bersih PLN Naik 38,6 Persen

0
JAKARTA(SK)- Berkat efisiensi di sisi teknis dan operasional serta inovasi-inovasi melalui Program Transformasi PLN yang dijalankan sejak April 2020 lalu. Kinerja keuangan PLN meningkat...

Survei PKB-ARSC: Elektabilitas PD Masuk Tiga Besar, Prabowo-Mega-AHY Tiga Besar Ketum Parpol yang layak...

0
Jakarta(SK) - Perkumpulan Kader Bangsa bekerjasama dengan Akar Rumput Strategic Consulting merilis survei nasional yang dilakukan akhir April- awal Mei 2021 (22/5). Dalam survei...

Riau

Tipu Jual-Beli Tanah 1,1 M, Mantan Caleg PAN Diadili

0
PEKANBARU(SK)--Mantan Calon legislatif dari Partai Amanat Nasional berinisial SDV, diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (17/6/21), karena nekat menipu uang jual beli tanah...

Ketua B2P3 Oyong Tanjung Bersilaturahmi Dengan Ketua LPPH Pemuda Pancasila Riau

0
Pekanbaru(SK) - -Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan...

Percepatan Vaksinasi Kodim 0314 Inhil Gelar Penyuntikan Bagi Lansia

0
INHIL- Guna membantu program pemerintah dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19, Kodim 0314/lnhil lakukan Serbuan Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat pra lansia di wilayah...

Polres Inhil Jadikan Surat Vaksinasi Syarat Pembuatan SKCK

0
INHIL- Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, mewajibkan masyarakat untuk menyertakan bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan...

Rapat Pleno Golkar Siak Ternyata Tak Kantongi Izin Satgas Covid-19

0
SIAK(SK) - Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Siak, Budhi Yuwono menyebut pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin maupun rekomendasi kegiatan rapat pleno yang digelar...

Hukum

Tipu Jual-Beli Tanah 1,1 M, Mantan Caleg PAN Diadili

0
PEKANBARU(SK)--Mantan Calon legislatif dari Partai Amanat Nasional berinisial SDV, diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (17/6/21), karena nekat menipu uang jual beli tanah...

Polres Inhil Jadikan Surat Vaksinasi Syarat Pembuatan SKCK

0
INHIL- Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, mewajibkan masyarakat untuk menyertakan bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan...

Ratusan Anggota SPTI Terlibat Bentrok dengan Anggota NIB, Abu Sanar:Muka Saya Terasa Sembab

0
INHU(SK)- Peristiwa adu jotos antara Pengurus Unit Kerja (PUK) NIBA dan ratusan anggota SPTI terjadi di area PKS PT KAS Rabu (19/5/2021) sekitar pukul...

GMKI Ingatkan Kapolda Tindak Tegas Pelanggar Prokes dan juga Kapolres di Seluruh Riau Yang...

0
PEKANBARU(SK)---- Riau hampir lumpuh akibat meningkatnya kasus Covid-19. Bahkan dalam konferensi pers, Gubernur Riau Bapak Syamsuar menyampaikan saat ini keadaan di Riau tidak ada...

Rusak Lingkungan Akibat Borrow Pit PT Chevron, Yayasan Lingkungan Riau Curigai SKK Migas

0
PEKANBARU(SK)----Sejumlah pemuda dari yayasan lingkungan hidup Riau, datangi Kejati Riau guna melaporkan dugaan "kongkalikong" antara Perusahaan hulu migas, PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI)...

Kesehatan

Percepatan Vaksinasi Kodim 0314 Inhil Gelar Penyuntikan Bagi Lansia

0
INHIL- Guna membantu program pemerintah dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19, Kodim 0314/lnhil lakukan Serbuan Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat pra lansia di wilayah...

Vaksinasi Tahap II, Diwajibkan Terapkan Prokes

0
PEKANBARU(SK)--Setelah kegiatan Vaksinasi pejabat Publik digelar di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR), kegiatan kedua digelar hari ini, Senin (15/3/2021). Untuk di Pekanbaru, kegiatan diselenggarakan di...

Covid-19 Masih Mengganas di Kuansing, Camat Sentajo Raya Jadi Korban

0
TELUKKUANTAN(SK)-Virus Covid 19 tampaknya masih mengganas di wilayah Kuantan-Sengingi (Kuansing). Kali ini Camat Sentajo Raya Akhyan Armofhis yang menjadi korbannya. Akhyan diketahui meninggal dunia,...

Gubernur Sampaikan Siap Laksanakan Target Vaksinasi

0
PEKANBARU(SK)--Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, melakukan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara...

Ditlantas dan Dishub Sosialisasi dan Bagikan Masker Gratis

0
PEKANBARU(SK)--Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Pol Firman Darmansyah bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau membagikan masker gratis di Plaza Sukaramai Jalan Sudirman,...