Rabu, Juli 6, 2022
Beranda BERITA UTAMA Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020).
(sk/kpc)

JAKARTA (sentrakabar.com) – Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).

UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Airlangga.

“UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, UU Cipta Kerja akan mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.

Menurut Puan, pembahasan UU Cipta Kerja yang dimulai DPR dan pemerintah sejak April hingga Oktober dilakukan secara transparan dan cermat.

Dia menegaskan, muatan UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional.

“RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” kata dia.

Tercatat beberapa pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 59

UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

Pasal 79

Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas.

Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian, Pasal 79 ayat (5) menyebutkan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 88

UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja.

Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal-pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja.

Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan.

Namun, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. Selain itu, UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.

Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebutkan, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja.

sk/kpc

Most Popular

Hasbi : Kita Pasang Baliho Itu di Billboard Berizin

ROKANHULU(SK)--Terkait adanya pemberitaan di salah satu media online yang menyebutkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) pasang baliho tanpa izin...

Cegah Stunting Balita, PT. PHE Kampar Gelar Pelatihan MP-ASI

INHU(SK)--Dalam rangka mendukung program pencegahan Stunting atau gizi buruk, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar memberikan pelatihan membuat Makanan olahan Pendamping Air Susu Ibu...

Tuntutan Masyarakat Kotalama Terhadap PT. SJI Akhirnya Dimediasi

ROKANHULU(SK)--Tindaklanjut aksi masyarakat 8 suku di Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menuntut haknya yang belum diberikan oleh PT. Sumber Jaya...

PT. SJI Dinilai Ingkar Janji, Masyarakat Ancam Larang Kendaraan Perusahaan Melintas di Kotalama

ROKANHULU(SK)--Ratusan masyarakat Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) geruduk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sumber Jaya Indahnusa Coy, Kamis (30/6/22) pagi. Kedatangan...

Nasional

UMKM Binaan PT SPR Langgak Raih Penghargaan di Ajang Forum Kapnas Sumbagut

0
KEPRI(SK)--Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan PT. SPR Langgak yang merupakan salah satu KKKS SKK Migas raih penghargaan sebagai juara 2 UMKM terbaik kategori...

Tingkatkan Peran Industri, SKK Migas-KKKS Fasilitasi Pertemuan Para Stakeholder di Area Operasi Sumbagut

0
KEPRI(SK)--Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran industri penunjang kapasitas nasional dalam sektor hulu minyak dan gas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu...

Tangkal Bencana Asap, Dandim Bengkalis ajak Sektor Perusahaan ikut Cegah Karhutla

0
DURI(SK)– Tak hanya pemerintah daerah (Pemda) Bengkalis, maupun TNI/Polri. Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto juga ingatkan seluruh sektor usaha maupun...

Entaskan COVID-19, Dandim Bengkalis Ajak Seluruh Perusahaan di Duri Percepat Vaksinasi

0
DURI(SK)– Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto gelar silahturahmi dengan seluruh pimpinan perusahaan di wilayah tugas Koramil 03/Mandau, Rabu (30/3). Kegiatan itu...

Task Force Energy, Sustainability & Climate B20 Dukung Transisi Energi Pada G20 Melalui Aksi...

0
Jakarta --- Task Force Energy, Sustainability & Climate (ESC) Business Group 20 (B20) menegaskan komitmennya dalam mendukung tiga isu utama transisi energi yang disampaikan...

Riau

Hasbi : Kita Pasang Baliho Itu di Billboard Berizin

0
ROKANHULU(SK)--Terkait adanya pemberitaan di salah satu media online yang menyebutkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) pasang baliho tanpa izin...

Cegah Stunting Balita, PT. PHE Kampar Gelar Pelatihan MP-ASI

0
INHU(SK)--Dalam rangka mendukung program pencegahan Stunting atau gizi buruk, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar memberikan pelatihan membuat Makanan olahan Pendamping Air Susu Ibu...

Tuntutan Masyarakat Kotalama Terhadap PT. SJI Akhirnya Dimediasi

0
ROKANHULU(SK)--Tindaklanjut aksi masyarakat 8 suku di Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menuntut haknya yang belum diberikan oleh PT. Sumber Jaya...

PT. SJI Dinilai Ingkar Janji, Masyarakat Ancam Larang Kendaraan Perusahaan Melintas di Kotalama

0
ROKANHULU(SK)--Ratusan masyarakat Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) geruduk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sumber Jaya Indahnusa Coy, Kamis (30/6/22) pagi. Kedatangan...

Soal BUMD, Zulkifli Indra : Harus Kejar Target

0
PEKANBARU(SK)- Target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bisa meraup  PAD  sebesar Rp500 miliar  pada tahun 2023, mendapatkan perhatian...

Hukum

Serobot Tanah Masyarakat Kunto Darussalam dan Bonai Darussalam, Masyarakat Ingin Usir PT. Hutahaean

0
ROKANHULU(SK)--"Usir PT. Hutahaean yang telah merampas tanah kami"begitu teriakan masyarakat dua Desa yakni Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam dan Desa Muara Dilam, Kecamatan...

Oknum Aparat Dituding Terima Upeti Dari Pengusaha Judi

0
ROKANHULU(SK)--Keberadaan Judi berkedok Gelanggang Permainan (Gelper) jenis Shooting Fish atau meja tembak ikan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sempat menjadi perhatian publik di Negeri...

Polisi Selidiki Pembuat Spanduk Ujaran Kebencian

0
PASIRPENGARAIAN(SK)--Tak terima dan merasa dirugikan dengan adanya spanduk bertuliskan " Suparman Maling Uang Negara, Sok Jadi Pahlawan di Rohul" yang terpampang di beberapa titik...

Berkas Kades Teluk Aur P21

0
ROKANHULU(SK)--Setelah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Peneliti Kejari Rokan Hulu (Rohul), Penyidik Unit Reskrim Polsek Rambah Samo serahkan tersangka dan barang bukti tindak...

Serang PT Langgam, Dosen Di tuntut 3 Tahun Penjara

0
PEKANBARU(SK)  - Seorang dosen salah satu universitas negeri di Riau Anthony Hamzah selaku terdakwa penyerangan dan pengusiran ratusan karyawan perusahaan sawit di Desa Pangkalan...

Kesehatan

Tangkal Bencana Asap, Dandim Bengkalis ajak Sektor Perusahaan ikut Cegah Karhutla

0
DURI(SK)– Tak hanya pemerintah daerah (Pemda) Bengkalis, maupun TNI/Polri. Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto juga ingatkan seluruh sektor usaha maupun...

Entaskan COVID-19, Dandim Bengkalis Ajak Seluruh Perusahaan di Duri Percepat Vaksinasi

0
DURI(SK)– Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto gelar silahturahmi dengan seluruh pimpinan perusahaan di wilayah tugas Koramil 03/Mandau, Rabu (30/3). Kegiatan itu...

Wakapolri Beri Penghargaan Atas Pencapaian Vaksinasi Tertinggi Di Wilayah Hukum Polda Riau

0
PEKANBARU(SK) - Kegiatan Vaksinasi serentak dilaksanakan di seluruh wilayah  jajaran Polda Riau dengan jumlah 317 titik dengan target sasaran  64.000 Dosis, sedangkan di kota...

Capaian Vaksinasi di Riau Tinggi, Wakapolri Minta Masyarakat Tidak Euforia dan Jaga Ketat Prokes

0
PEKANBARU(SK) - Meski pencapaian vaksinasi Covid-19 di wilayah Provinsi Riau tinggi, namun masyarakat diminta tidak ber euforia, dan mengabaikan protokol kesehatan. Demikian disampaikan oleh Wakapolri,...

D’Royal Skin Aesthetic Clinic Kini Hadir di Pekanbaru

0
PEKANBARU(SK)- Grand Opening D'Royal Skin Aesthetic Clinic Berlangsung Semarak. Kegiatan beralamat di Jalan Rajawali Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Minggu 13 Maret 2022. Kegiatan diawali dengan sambutan...