Minggu, Maret 7, 2021
Beranda BERITA UTAMA Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020).
(sk/kpc)

JAKARTA (sentrakabar.com) – Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).

UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Airlangga.

“UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, UU Cipta Kerja akan mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.

Menurut Puan, pembahasan UU Cipta Kerja yang dimulai DPR dan pemerintah sejak April hingga Oktober dilakukan secara transparan dan cermat.

Dia menegaskan, muatan UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional.

“RUU ini telah dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” kata dia.

Tercatat beberapa pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 59

UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

Pasal 79

Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas.

Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian, Pasal 79 ayat (5) menyebutkan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 88

UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja.

Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal-pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja.

Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan.

Namun, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. Selain itu, UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.

Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebutkan, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja.

sk/kpc

Most Popular

PWI Riau Gelar UKW Gratis, Target 20 Kelas

PEKANBARU(SK)– Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau kembali mendapatkan kesempatan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Rencananya, UKW ditargetkan sebanyak 20 kelas atau untuk 120...

Aparat Harus Telusuri Aktor Intelektual Pembeking PETI Kuansing

TELUKKUANTAN(SK)-Pihak Polres Kuansing dalam seminggu ini aktif dalam penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diwilayah hukumnya. Penangkapan pelaku sampai pemusnahan alat tambang atau dompeng...

Redam Aksi Balap Liar, Ini Yang Dilakukan Satlantas Polres Kuansing

TELUKKUANTAN(SK)-Satlantas Polres Kuansing terus melakukan giat pencegahan aksi balap liar diseputaran Kota Teluk Kuantan-Kuansing. Mulai dari himbauan hingga penindakan sudah dilakukan hingga akhirnya aksi...

Ketarangan Saksi Investasi Singkong, Berbelit di PN Pekanbaru

PEKANBARU(SK)- Keterangan saksi sidang lanjutan perkara investasi singkong terdakwa Direktur Utama PT Sumatera Tani Mandiri (STM) Yusuf Hasyim dinilai berbelit-belit dalam persidangan di Pengadilan...

Nasional

KPK Periksa Plt Kadis PUPR Bengkalis di Polda Riau

0
PEKANBARU(SK)--Penanganan perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat duri (multiyears) di Bengkalis tahun anggaran 2013 sampai 2015, yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan...

Bertemu Kepala BNPB, Edwar Sanger Serahkan Surat Peminjaman Heli

0
PEKANBARU(SK)--Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, bertolak ke Jakarta. Untuk mengantarkan Surat peminjaman heli yang dibuat Gubernur Riau, Syamsuar, Kamis (18/2/2021). Tiba di Jakarta,...

Jangan Mudah Percaya Terhadap Kritik

0
PEKAN lalu hingga hari ini perbincangan tentang kebebasan menyampaikan kritik mengemuka di ruang publik. Bahkan ada yang beranggapan seolah selama ini kritik tidak berjalan....

Mahasiswa Pekanbaru Ikut Bertarung Rebut Ketum PB HMI Jakarta

0
JAKARTA(SK)- Perhelatan kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-XXXI akan dilaksanakan pada 17 Maret 2021 mendatang di Surabaya. Hari ini merupakan hari terakhir dalam pengembalian...

TNI dan Polri bersama SantanNU Lakukan MoU, Sepakat Menjaga Keutuhan NKRI dengan Perkuat Ketahanan...

0
PEKANBARU(SK)- Guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Nahdlatul Ulama bersama Korem 031 Wirabima dan Polda Riau melakukan Memorandum of Understanding (MoU), tentang...

Riau

PWI Riau Gelar UKW Gratis, Target 20 Kelas

0
PEKANBARU(SK)– Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau kembali mendapatkan kesempatan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Rencananya, UKW ditargetkan sebanyak 20 kelas atau untuk 120...

Aparat Harus Telusuri Aktor Intelektual Pembeking PETI Kuansing

0
TELUKKUANTAN(SK)-Pihak Polres Kuansing dalam seminggu ini aktif dalam penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diwilayah hukumnya. Penangkapan pelaku sampai pemusnahan alat tambang atau dompeng...

Redam Aksi Balap Liar, Ini Yang Dilakukan Satlantas Polres Kuansing

0
TELUKKUANTAN(SK)-Satlantas Polres Kuansing terus melakukan giat pencegahan aksi balap liar diseputaran Kota Teluk Kuantan-Kuansing. Mulai dari himbauan hingga penindakan sudah dilakukan hingga akhirnya aksi...

Ketarangan Saksi Investasi Singkong, Berbelit di PN Pekanbaru

0
PEKANBARU(SK)- Keterangan saksi sidang lanjutan perkara investasi singkong terdakwa Direktur Utama PT Sumatera Tani Mandiri (STM) Yusuf Hasyim dinilai berbelit-belit dalam persidangan di Pengadilan...

Kanwil Kemenkum dan HAM Riau Sukseskan Verifikasi dan Akreditasi PBH,Rahman Adrian: Terimakasih Pak Yasona

0
PEKANBARU(SK)-Guna menyukseskan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum periode 2022-2024, Kanwil Kemenkumham Riau menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Penjaringan Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan...

Hukum

Redam Aksi Balap Liar, Ini Yang Dilakukan Satlantas Polres Kuansing

0
TELUKKUANTAN(SK)-Satlantas Polres Kuansing terus melakukan giat pencegahan aksi balap liar diseputaran Kota Teluk Kuantan-Kuansing. Mulai dari himbauan hingga penindakan sudah dilakukan hingga akhirnya aksi...

Ketarangan Saksi Investasi Singkong, Berbelit di PN Pekanbaru

0
PEKANBARU(SK)- Keterangan saksi sidang lanjutan perkara investasi singkong terdakwa Direktur Utama PT Sumatera Tani Mandiri (STM) Yusuf Hasyim dinilai berbelit-belit dalam persidangan di Pengadilan...

Kanwil Kemenkum dan HAM Riau Sukseskan Verifikasi dan Akreditasi PBH,Rahman Adrian: Terimakasih Pak Yasona

0
PEKANBARU(SK)-Guna menyukseskan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum periode 2022-2024, Kanwil Kemenkumham Riau menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Penjaringan Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan...

Tiang Timpa Warga Hingga Sekarat, Pemuda Sesalkan Kelalaian PLN

0
RUPAT(SK)-Terkait kejadian tumbang nya tiang PLN di kecamatan rupat yang menyebabkan 2 warga terkena hingga sekarat dan di larikan ke rumah sakit. Untuk itu...

Kapolres Instruksikan Kapolsek Se Kuansing Awasi Operasional Alat Berat

0
TELUKKUANTAN(SK)-Alat berat seperti Eksavator menjadi perhatian Kapolres Kuansing. Bukan tanpa sebab, karena tidak menutup kemungkinan penggunaannya disalahgunakan oleh si pengguna maupun si pemilik alat...

Kesehatan

Covid-19 Masih Mengganas di Kuansing, Camat Sentajo Raya Jadi Korban

0
TELUKKUANTAN(SK)-Virus Covid 19 tampaknya masih mengganas di wilayah Kuantan-Sengingi (Kuansing). Kali ini Camat Sentajo Raya Akhyan Armofhis yang menjadi korbannya. Akhyan diketahui meninggal dunia,...

Gubernur Sampaikan Siap Laksanakan Target Vaksinasi

0
PEKANBARU(SK)--Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, melakukan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara...

Ditlantas dan Dishub Sosialisasi dan Bagikan Masker Gratis

0
PEKANBARU(SK)--Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Pol Firman Darmansyah bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau membagikan masker gratis di Plaza Sukaramai Jalan Sudirman,...

Pemprov Terima 169 Usulan Santunan Keluarga Pasien Covid-19 yang Meninggal

0
PEKANBARU(SK)--Pemerintah Provinsi Riau, mengusulkan 169 orang dari keluarga pasien yang meninggal dunia Covid-19, untuk dilaporkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Pengusulan data ini, karena...

Alasan Faktor Usia, Bupati dan Wabup Kuansing Tak Ikut Divaksin

0
TELUKKUANTAN (SK) -Karena alasan faktor usia, Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sengingi (Kuansing) tidak ikut divaksinasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Kesehatan pada...