PEKANBARU(SK) – Penggawa Melayu Riau (PMR) sangat mendukung pemberantasan kasus korupsi di Riau ini. Untuk itu Penggawa Melayu Riau mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengusut tuntas dugaan korupsi Proyek pekerjaan pembangunan Gedung Kantor PT Bumi Siak Pusako (BSP) senilai Rp 87 Milyar.
Pasalnya dalam pemberitaan beredar diduga Bupati Siak Alfedri menerima aliran dana sebesar Rp 9 miliar guna memuluskan pembangunan proyek gedung tersebut.
Bahkan kata Sekjen Penggawa Melayu Riau Doni didampingi Komandan Pasukan Khusus (Danpasus) Dt Syarifuddin Anju dalam somasi yang disampaikan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Samsul Samoeri & Partner kepada PT BSP dalam poin 11 disampaikan bahwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor PT. Bumi Siak Pusako klien kami telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang diserahkan kepada beberapa pihak di PT. Bumi Siak Pusako dan pejabat dilingkungan Dinas PU Kabupaten Siak dan Bupati Siak.
“Jadi kami sebagai penjaga marwah dan penjaga negeri melayu Riau ini sangat ingin kasus ini di usut tuntas apakah benar ada dugaan Bupati Siak Alfedri menerima aliran dana Rp 9 miliar itu,” ujar Sekjen Penggawa Melayu Riau Doni didampingi Komandan Pasukan Khusus (Danpasus) Dt Syarifuddin Anju kepada awak media, Jumat (18/2).
Untuk itu tambah Doni, seluruh pihak jangan berburuk sangka dan serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum di bumi lancang kuning ini. “Jadi mari kita gunakan azas praduga tak bersalah dan biarkan pihak kejaksaan yang mengusutnya,” ujar Doni
Oleh karena itu tegas Dt Syarifuddin Anju, pihaknya akan terus mengawal dugaan korupsi dalam Pemkab Siak tersebut. “Kami juga akan terus mengawal dugaan korupsi lainnya yang sudah masuk laporannya ke aparat penegak hukum,” ujar Anju.
Selanjutnya Tokoh Muda Melayu Riau Surya Lesmana juga menyampaikan hal yang sama. “Kami sebagai pemuda ingin dugaan korupsi ini diusut tuntas agar ada titik terangnya apakah benar ada dugaan keterlibatan Bupati Siak Alfedri,” ujar pria yang akrab di panggil Ucok tersebut.
Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Riau pada tanggal 11 Februari 2022 menerbitkan surat permohonan bantuan hukum untuk penyelesaian permasalahan dalam kegiatan pembangunan Gedung PT BSP tahun 2021. Surat bernomor B-B37/L.4/Gp.2/02/2022 ditanda tangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau selaku Jaksa Pengacara Negara Dr Jaja Subagja.
Dalam surat itu yang ditujukan untuk Direktur PT Bumi Siak Pusako disebutkan pihak PT Bumi Siak Pusako (BPS) sebagai KPA/PPK dan pihak PT Brahmakerta Adiwira tidak dapat menyelesaikan secara Musyawarah mufakat sebagaimana di kontrak terlebih pekerjaan pembangunan gedung PT Gumi Siak Pusako tetap berjalan meskipun telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK, sehingga berpotensi menjadi permasalahan hukum.
Dalam surat itu juga disebutkan terkait pembangunan gedung PT. BSP tersebut adanya tuntutan masyarakat untuk melakukan proses penegakan hukum kegiatan demonstrasi terlarmpir) potensi/ indikasi adanya (tindak pidana/penyimpangan prosedur/intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kegiatan pembangunan gedung tersebut.
Selanjutnya, dalam surat itu disebutkan tidak adanya itikad bari dari PT Brahmakerta Adiwira untuk penyelesaian permasalahan ini secara musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam kontrak.
Kemudian dalam surat itu disebutkan bahwa berdasarkan poin 3 di atas guna menghindari Conffict of Interest (Cof) internal dan eksternal, Maka kami tidak dapat melanjutkan pemberian bantuan hukum Non Litigasi (negosiasi) atas penyelesaian permasalahan dalam kegiatan pembangunan Gedung PT BSP Tahun 2021.
“Kami menyarankan agar penyelesaianya dapat melalui badan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana tertuang di dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor 11/PKS-8SP/IV/2021 Tanggal 15 April 2021,” demikian bunyi surat itu.
SK/rls
