Jumat, Juli 1, 2022
Beranda Nasional Semakin Terancam, Ini 3 Poin Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia

Semakin Terancam, Ini 3 Poin Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia

Ilustrasi lahan gambut

sentrakabar.com – Indonesia merupakan negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia, dengan luas tersebar sekitar 13,9 juta hektar.

Lahan gambut di Indonesia adalah gambut tropis yang di dalamnya hidup berbagai jenis tanaman dan hewan mulai dari ikan, burung air hingga orang utan.

Namun, Deputi III bidang edukasi, sosialisasi, partisipasi dan kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), Dr Myrna A Safitri menyayangkan lahan gambut ini sekitar 2,67 juta hektarnya atau setara tiga kali pulau Bali, telah rusak dan mengalami kekeringan. Padahal, di lahan gambut yang rusak dan mengalami kekeringan tersebut sangat rentan sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang dapat berdampak buruk pada banyak sektor lainnya termasuk kesehatan hingga ekonomi.

Ada beberapa poin yang menjadi perhatian para ahli terkait perlindungan desa gambut ini, yakni sebagai berikut.

1. Pendidikan hukum di desa gambut
Dari kondisi tersebut, Program Desa Peduli Gambut(PDG) dibentuk atas kolaborasi Badan Restorasi Gambut (BRG), kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah (Kemitraan) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Univeritas Indonesia (LPPSP FISIP UI).

Myrna menyebutkan pentingnya pembelajaran hukum dari desa-desa gambut untuk menjaga dan mengelola ekosistem.

Sangat memberi perhatian lebih terhadap persoalan karhutla dan kaitannya dengan konflik di tengah masyarakat.

Keterbatasan akan akses pendampingan layanan hukum baik di dalam menghadapi konflik maupun risiko karhutla memperbesar tantangan pelestarian ekosistem gambut.

“Maka dialog dua arah dengan masyarakat melalui fasilitator desa tentang apa yang perlu diatur dan tidak, apa yang perlu diperkuat dan diterapkan menjadi sangat penting,” kata Myrna dalam diskusi daring bertajuk Desa Gambut Membangun Hukum: Pembelajaran Adaptasi Komunitas Desa di tengah Penegakan Hukum Larangan Membakar, Kamis (8/10/2020).

“Perlu dicatat bahwa masyarakat lebih mudah menerima prinsip dan konsep hukum, selama itu tidak mengandung larangan atau sanksi,” imbuhnya.

Pendampingan hukum dalam program DPG ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan, melalui penyelenggaraan pendampingan paralegal, dengan tujuan sebagai berikut.

Meningkatkan pendidikan hukum masyarakat desa gambut
Memupuk penyadaran hukum

Memberikan pemahaman dan wawasan resolusi konflik sumber daya alam terkait restorasi dan pemanfaat gambut
Mengembangkan partisipasi dan kapasistas masyarakat gambut dalam pemberdayaan dan penyelesaian masalah hukum

2. Sekolah lapang petani gambut (SLPG)
Selain untuk mengiringi paralegal sebagai pembentukan hukum tingkat desa, SKLPG sekaligus dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan pelestarian lahan gammbut sebagai ekosistem.

Myrna berkata, melalui SLPG diharapkan ilmu yang didapatkan para petani dapat terus digunakan untuk melanjutkan praktik-praktik baik pertanian masyarakat, serta melindungi dan mengembangkan kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB).

“SLPG dan penyelenggaraan paralegal merupakan dua sisi mata uang yang saling topang untuk mewujudkan akses keadilan dan pemberdayaan hukum,” ujar Myrna.

3. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (PPEG)
Nyoman Oka dari Kemitraan mengingatkan bahwa kewenangan desa adalah dasar dari penerapan dan pengembangan hukum tingkat tapak.

Dengan kata lain, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus peraturan di daerahnya sendiri.

Maka dari itu, kata Oka, program DPG menampingi masyarakat atas terbentuknya peraturan PPEG yang juga menjadi produk dari kewenangan desa.

“Kerangka logis desa membangun gambut atas dasar kewenangan menjadi kunci pelembagaan PPEG di tingkat desa, untuk pengaturan dan pengurusan ekosistem gambut skala baik skala lokal maupun supra desar,” jelas Oka.

Oka juga menambahkan, kewenangan masyarakat desa berkaitan juga dengan perencanaan dan penganggaran desa untuk pelestarian lahan lambut.

“Proses yang ditetapkan di desa akan menjadi alat yang legal dan tepat guna, yang erat hubungannya dengan berbagai risiko konflik sosial dalam tata kelola gambut, maka peraturan tingkat desa perlu melalui proses musyawarah berlapis, pertemuan dan diskusi yang harus terus dilakukan,” tuturnya.

Ancaman terhadap masyarakat gambut Kebutuhan pemberdayaan hukum di tingkat desa muncul saat hadirnya dilema pelarangan praktik membakar lahan untuk bertani di tengah komunitas desa.

Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69, ayat 2 tentang memberikan ruang perlindungan terhadap praktik bertani dengan kearifan lokal berladang masih diperbolehkan untuk penggunaan pengolahan lahan dengan membakar secara terbatas maksimum sebanyak 2 hektar.

Namun, Direktur Eksekutif Epistema Institute berkolaborasi dengan Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut di Indonesia, Asep Yunan Firdaus menyatakan dengan pemberlakukan UU Omnibus Law nantinya akan menghapus ayat 2, Pasal 68 UU PPLH tersebut.

“Peraturan desa yang kemudian sudah difasilitasi bersama komunitas desa menjadi sia-sia jika peraturan Omnibus Law tetap dilanjutkan. Pekerjaan rumah hari ini bagi komunitas desa memperoleh tantangan saat proses legalisasi di desa bertubrukan dengan peraturan UU Omnibus Law yang dapat mengontrol pemberdayaan hukum di tingkat tapak,” jelas Asep.

sk/kpc

Most Popular

Soal BUMD, Zulkifli Indra : Harus Kejar Target

PEKANBARU(SK)- Target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bisa meraup  PAD  sebesar Rp500 miliar  pada tahun 2023, mendapatkan perhatian...

Enam Dewan di Ujung Batu Dianugerahi Gelar Kehormatan Adat, Sukiman Minta Jaga Amanah dan Marwah Negeri

ROKANHULU(SK)--Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) gelar Majelis Syukuran atas penerimaan gelar kehormatan adat Wakil Bupati Rohul, Wakil Ketua...

Milad RSLL Ke XIX Meriah, Wabup Rohul Nilai Peran Radio Efektif Informasikan Program Pembangunan Daerah

ROKANHULU(SK)--Sejak 2 tahun terakhir tak dilaksanakan karena Pandemi Covid-19, Peringatan Milad Radio Swara Lima Luhak (RSLL) ke XIX tahun 2022 berlangsung meriah dan sukses,...

Tiga Kali Tak Hadir Hearing, Masyarakat Sontang Tuntut Haknya ke PT Andika

ROKANHULU(SK)--Komisi II DPRD Rokan Hulu (Rohul) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing terkait tindaklanjut permasalah konflik masyarakat Desa Sontang dengan pihak PT Andika...

Nasional

UMKM Binaan PT SPR Langgak Raih Penghargaan di Ajang Forum Kapnas Sumbagut

0
KEPRI(SK)--Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan PT. SPR Langgak yang merupakan salah satu KKKS SKK Migas raih penghargaan sebagai juara 2 UMKM terbaik kategori...

Tingkatkan Peran Industri, SKK Migas-KKKS Fasilitasi Pertemuan Para Stakeholder di Area Operasi Sumbagut

0
KEPRI(SK)--Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran industri penunjang kapasitas nasional dalam sektor hulu minyak dan gas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu...

Tangkal Bencana Asap, Dandim Bengkalis ajak Sektor Perusahaan ikut Cegah Karhutla

0
DURI(SK)– Tak hanya pemerintah daerah (Pemda) Bengkalis, maupun TNI/Polri. Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto juga ingatkan seluruh sektor usaha maupun...

Entaskan COVID-19, Dandim Bengkalis Ajak Seluruh Perusahaan di Duri Percepat Vaksinasi

0
DURI(SK)– Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto gelar silahturahmi dengan seluruh pimpinan perusahaan di wilayah tugas Koramil 03/Mandau, Rabu (30/3). Kegiatan itu...

Task Force Energy, Sustainability & Climate B20 Dukung Transisi Energi Pada G20 Melalui Aksi...

0
Jakarta --- Task Force Energy, Sustainability & Climate (ESC) Business Group 20 (B20) menegaskan komitmennya dalam mendukung tiga isu utama transisi energi yang disampaikan...

Riau

Soal BUMD, Zulkifli Indra : Harus Kejar Target

0
PEKANBARU(SK)- Target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bisa meraup  PAD  sebesar Rp500 miliar  pada tahun 2023, mendapatkan perhatian...

Enam Dewan di Ujung Batu Dianugerahi Gelar Kehormatan Adat, Sukiman Minta Jaga Amanah dan...

0
ROKANHULU(SK)--Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) gelar Majelis Syukuran atas penerimaan gelar kehormatan adat Wakil Bupati Rohul, Wakil Ketua...

Milad RSLL Ke XIX Meriah, Wabup Rohul Nilai Peran Radio Efektif Informasikan Program Pembangunan...

0
ROKANHULU(SK)--Sejak 2 tahun terakhir tak dilaksanakan karena Pandemi Covid-19, Peringatan Milad Radio Swara Lima Luhak (RSLL) ke XIX tahun 2022 berlangsung meriah dan sukses,...

Tiga Kali Tak Hadir Hearing, Masyarakat Sontang Tuntut Haknya ke PT Andika

0
ROKANHULU(SK)--Komisi II DPRD Rokan Hulu (Rohul) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing terkait tindaklanjut permasalah konflik masyarakat Desa Sontang dengan pihak PT Andika...

Lepas JCH Kloter 9, Bupati Sukiman : Jaga Kesehatan Selama Menjalankan Ibadah Haji

0
ROKANHULU(SK)--Bupati Rokan Hulu (Rohul) H.Sukiman lepas keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) Provinsi Riau Kelompok Terbang (Kloter) 9 Batam - Jeddah, Jumat (24/6/22) pukul 3.00...

Hukum

Serobot Tanah Masyarakat Kunto Darussalam dan Bonai Darussalam, Masyarakat Ingin Usir PT. Hutahaean

0
ROKANHULU(SK)--"Usir PT. Hutahaean yang telah merampas tanah kami"begitu teriakan masyarakat dua Desa yakni Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam dan Desa Muara Dilam, Kecamatan...

Oknum Aparat Dituding Terima Upeti Dari Pengusaha Judi

0
ROKANHULU(SK)--Keberadaan Judi berkedok Gelanggang Permainan (Gelper) jenis Shooting Fish atau meja tembak ikan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sempat menjadi perhatian publik di Negeri...

Polisi Selidiki Pembuat Spanduk Ujaran Kebencian

0
PASIRPENGARAIAN(SK)--Tak terima dan merasa dirugikan dengan adanya spanduk bertuliskan " Suparman Maling Uang Negara, Sok Jadi Pahlawan di Rohul" yang terpampang di beberapa titik...

Berkas Kades Teluk Aur P21

0
ROKANHULU(SK)--Setelah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Peneliti Kejari Rokan Hulu (Rohul), Penyidik Unit Reskrim Polsek Rambah Samo serahkan tersangka dan barang bukti tindak...

Serang PT Langgam, Dosen Di tuntut 3 Tahun Penjara

0
PEKANBARU(SK)  - Seorang dosen salah satu universitas negeri di Riau Anthony Hamzah selaku terdakwa penyerangan dan pengusiran ratusan karyawan perusahaan sawit di Desa Pangkalan...

Kesehatan

Tangkal Bencana Asap, Dandim Bengkalis ajak Sektor Perusahaan ikut Cegah Karhutla

0
DURI(SK)– Tak hanya pemerintah daerah (Pemda) Bengkalis, maupun TNI/Polri. Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto juga ingatkan seluruh sektor usaha maupun...

Entaskan COVID-19, Dandim Bengkalis Ajak Seluruh Perusahaan di Duri Percepat Vaksinasi

0
DURI(SK)– Komandan Kodim (Dandim) 0303/Bengkalis, Letkol. Inf. Endik Yunia Hermanto gelar silahturahmi dengan seluruh pimpinan perusahaan di wilayah tugas Koramil 03/Mandau, Rabu (30/3). Kegiatan itu...

Wakapolri Beri Penghargaan Atas Pencapaian Vaksinasi Tertinggi Di Wilayah Hukum Polda Riau

0
PEKANBARU(SK) - Kegiatan Vaksinasi serentak dilaksanakan di seluruh wilayah  jajaran Polda Riau dengan jumlah 317 titik dengan target sasaran  64.000 Dosis, sedangkan di kota...

Capaian Vaksinasi di Riau Tinggi, Wakapolri Minta Masyarakat Tidak Euforia dan Jaga Ketat Prokes

0
PEKANBARU(SK) - Meski pencapaian vaksinasi Covid-19 di wilayah Provinsi Riau tinggi, namun masyarakat diminta tidak ber euforia, dan mengabaikan protokol kesehatan. Demikian disampaikan oleh Wakapolri,...

D’Royal Skin Aesthetic Clinic Kini Hadir di Pekanbaru

0
PEKANBARU(SK)- Grand Opening D'Royal Skin Aesthetic Clinic Berlangsung Semarak. Kegiatan beralamat di Jalan Rajawali Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Minggu 13 Maret 2022. Kegiatan diawali dengan sambutan...