Sabtu, Januari 29, 2022
Beranda Nasional Semakin Terancam, Ini 3 Poin Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia

Semakin Terancam, Ini 3 Poin Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia

Ilustrasi lahan gambut

sentrakabar.com – Indonesia merupakan negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia, dengan luas tersebar sekitar 13,9 juta hektar.

Lahan gambut di Indonesia adalah gambut tropis yang di dalamnya hidup berbagai jenis tanaman dan hewan mulai dari ikan, burung air hingga orang utan.

Namun, Deputi III bidang edukasi, sosialisasi, partisipasi dan kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), Dr Myrna A Safitri menyayangkan lahan gambut ini sekitar 2,67 juta hektarnya atau setara tiga kali pulau Bali, telah rusak dan mengalami kekeringan. Padahal, di lahan gambut yang rusak dan mengalami kekeringan tersebut sangat rentan sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang dapat berdampak buruk pada banyak sektor lainnya termasuk kesehatan hingga ekonomi.

Ada beberapa poin yang menjadi perhatian para ahli terkait perlindungan desa gambut ini, yakni sebagai berikut.

1. Pendidikan hukum di desa gambut
Dari kondisi tersebut, Program Desa Peduli Gambut(PDG) dibentuk atas kolaborasi Badan Restorasi Gambut (BRG), kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah (Kemitraan) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Univeritas Indonesia (LPPSP FISIP UI).

Myrna menyebutkan pentingnya pembelajaran hukum dari desa-desa gambut untuk menjaga dan mengelola ekosistem.

Sangat memberi perhatian lebih terhadap persoalan karhutla dan kaitannya dengan konflik di tengah masyarakat.

Keterbatasan akan akses pendampingan layanan hukum baik di dalam menghadapi konflik maupun risiko karhutla memperbesar tantangan pelestarian ekosistem gambut.

“Maka dialog dua arah dengan masyarakat melalui fasilitator desa tentang apa yang perlu diatur dan tidak, apa yang perlu diperkuat dan diterapkan menjadi sangat penting,” kata Myrna dalam diskusi daring bertajuk Desa Gambut Membangun Hukum: Pembelajaran Adaptasi Komunitas Desa di tengah Penegakan Hukum Larangan Membakar, Kamis (8/10/2020).

“Perlu dicatat bahwa masyarakat lebih mudah menerima prinsip dan konsep hukum, selama itu tidak mengandung larangan atau sanksi,” imbuhnya.

Pendampingan hukum dalam program DPG ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan, melalui penyelenggaraan pendampingan paralegal, dengan tujuan sebagai berikut.

Meningkatkan pendidikan hukum masyarakat desa gambut
Memupuk penyadaran hukum

Memberikan pemahaman dan wawasan resolusi konflik sumber daya alam terkait restorasi dan pemanfaat gambut
Mengembangkan partisipasi dan kapasistas masyarakat gambut dalam pemberdayaan dan penyelesaian masalah hukum

2. Sekolah lapang petani gambut (SLPG)
Selain untuk mengiringi paralegal sebagai pembentukan hukum tingkat desa, SKLPG sekaligus dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan pelestarian lahan gammbut sebagai ekosistem.

Myrna berkata, melalui SLPG diharapkan ilmu yang didapatkan para petani dapat terus digunakan untuk melanjutkan praktik-praktik baik pertanian masyarakat, serta melindungi dan mengembangkan kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB).

“SLPG dan penyelenggaraan paralegal merupakan dua sisi mata uang yang saling topang untuk mewujudkan akses keadilan dan pemberdayaan hukum,” ujar Myrna.

3. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (PPEG)
Nyoman Oka dari Kemitraan mengingatkan bahwa kewenangan desa adalah dasar dari penerapan dan pengembangan hukum tingkat tapak.

Dengan kata lain, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus peraturan di daerahnya sendiri.

Maka dari itu, kata Oka, program DPG menampingi masyarakat atas terbentuknya peraturan PPEG yang juga menjadi produk dari kewenangan desa.

“Kerangka logis desa membangun gambut atas dasar kewenangan menjadi kunci pelembagaan PPEG di tingkat desa, untuk pengaturan dan pengurusan ekosistem gambut skala baik skala lokal maupun supra desar,” jelas Oka.

Oka juga menambahkan, kewenangan masyarakat desa berkaitan juga dengan perencanaan dan penganggaran desa untuk pelestarian lahan lambut.

“Proses yang ditetapkan di desa akan menjadi alat yang legal dan tepat guna, yang erat hubungannya dengan berbagai risiko konflik sosial dalam tata kelola gambut, maka peraturan tingkat desa perlu melalui proses musyawarah berlapis, pertemuan dan diskusi yang harus terus dilakukan,” tuturnya.

Ancaman terhadap masyarakat gambut Kebutuhan pemberdayaan hukum di tingkat desa muncul saat hadirnya dilema pelarangan praktik membakar lahan untuk bertani di tengah komunitas desa.

Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69, ayat 2 tentang memberikan ruang perlindungan terhadap praktik bertani dengan kearifan lokal berladang masih diperbolehkan untuk penggunaan pengolahan lahan dengan membakar secara terbatas maksimum sebanyak 2 hektar.

Namun, Direktur Eksekutif Epistema Institute berkolaborasi dengan Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut di Indonesia, Asep Yunan Firdaus menyatakan dengan pemberlakukan UU Omnibus Law nantinya akan menghapus ayat 2, Pasal 68 UU PPLH tersebut.

“Peraturan desa yang kemudian sudah difasilitasi bersama komunitas desa menjadi sia-sia jika peraturan Omnibus Law tetap dilanjutkan. Pekerjaan rumah hari ini bagi komunitas desa memperoleh tantangan saat proses legalisasi di desa bertubrukan dengan peraturan UU Omnibus Law yang dapat mengontrol pemberdayaan hukum di tingkat tapak,” jelas Asep.

sk/kpc

Most Popular

Sepuluh Tersangka Ilegal Fishing Asal Sumut Diserahkan ke Kejari Rokan Hilir

PEKANBARU(SK) - Setelah menjalani tahapan pemeriksaan, akhirnya penyidik Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Riau melakukan penyerahan Tahap dua terhadap kasus dugaan ilegal fishing...

Hadapi Tahun Politik 2024, Gerindra Rohul Mantapkan Mesin Partai Sejak Dini

ROKANHULU(SK)--Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) gelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) awal tahun 2022. Kegiatan yang dipusatkan di...

Ummat Riau Siap Deklarasi Besok

PEKANBARU (SK) - Pelantikan DPW Partai Ummat Riau beserta tiga organisasi sayapnya sudah siap untuk diselenggarakan di Hotel Aryaduta, besok - Sabtu (15/1), begitu...

Selamatkan Bangsa, Amien Rais Bertemu Ulama Riau

PEKANBARU(SK) - Cari masukan pikiran selamatkan nasib bangsa, tokoh reformasi HM Amien Rais akan bertemu dengan sejumlah ulama Riau di Pekanbaru, Sabtu (15/1), di...

Nasional

Selamatkan Bangsa, Amien Rais Bertemu Ulama Riau

0
PEKANBARU(SK) - Cari masukan pikiran selamatkan nasib bangsa, tokoh reformasi HM Amien Rais akan bertemu dengan sejumlah ulama Riau di Pekanbaru, Sabtu (15/1), di...

Target Pajak Dari Klaster Kehutanan UU CK Bakalan Zonk di Riau

0
Pekanbaru(SK)----Terget pajak dari ketelanjuran karna mengelola kawasan hutan sesuai Undang undang cipta kerja (UUCK) di Riau bakalan zonk karna negara tidak dapat apa apa....

Telkomsel-Zoom Kolaborasi Hadirkan Pengalaman Premium Interaksi Virtual yang Terjangkau

0
Jakarta(SK)- Telkomsel bersama Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) hari ini mengumumkan kolaborasi guna menghadirkan pengalaman premium berinteraksi secara virtual bagi para pelanggan Telkomsel. Dalam kolaborasi...

Dana BSU Peserta BPJAMSOSTEK Cair

0
PEKANBARU(SK) - Pemerintah sudah mulai melakukan pencairan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang pada pekan lalu sudah diserahkan datanya oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kepada...

Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia Mengadakan Ujian Ke- 32

0
PEKANBARU----Porsea, Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia (PKNSI) mengadakan ujian kenaikan sabuk yang ke- 32 di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera...

Riau

Sepuluh Tersangka Ilegal Fishing Asal Sumut Diserahkan ke Kejari Rokan Hilir

0
PEKANBARU(SK) - Setelah menjalani tahapan pemeriksaan, akhirnya penyidik Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Riau melakukan penyerahan Tahap dua terhadap kasus dugaan ilegal fishing...

Hadapi Tahun Politik 2024, Gerindra Rohul Mantapkan Mesin Partai Sejak Dini

0
ROKANHULU(SK)--Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) gelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) awal tahun 2022. Kegiatan yang dipusatkan di...

Ummat Riau Siap Deklarasi Besok

0
PEKANBARU (SK) - Pelantikan DPW Partai Ummat Riau beserta tiga organisasi sayapnya sudah siap untuk diselenggarakan di Hotel Aryaduta, besok - Sabtu (15/1), begitu...

Selamatkan Bangsa, Amien Rais Bertemu Ulama Riau

0
PEKANBARU(SK) - Cari masukan pikiran selamatkan nasib bangsa, tokoh reformasi HM Amien Rais akan bertemu dengan sejumlah ulama Riau di Pekanbaru, Sabtu (15/1), di...

Ummat Riau Dilantik Sabtu Ini

0
PEKANBARU(SK) - Kepengurusan DPW Partai Ummat Riau periode 2022-2026 di bawah komando tokoh Riau, Fauzi Kadir, akan dilantik Ketua Umum DPP Partai Dr Ing...

Hukum

Sepuluh Tersangka Ilegal Fishing Asal Sumut Diserahkan ke Kejari Rokan Hilir

0
PEKANBARU(SK) - Setelah menjalani tahapan pemeriksaan, akhirnya penyidik Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Riau melakukan penyerahan Tahap dua terhadap kasus dugaan ilegal fishing...

Kajari Kuansing Menghimbau, Kepala Desa di Kuantan Singingi Agar Mempergunakan Dana Desa Sesuai Peruntukannya

0
Talukkuantan : Pada saat ini Kejari Kuansing lagi gencar-gencarnya melakukan pembongkaran praktek-korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi. Tak hanya di Pemkab Kuansing bahkan sampai ketingkat...

Tersangka Korupsi Pengadaan Oksigen di Rohul Kembalikan Kerugian Negara

0
ROKANHULU--Empat tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan oksigen tahun 2018-2019 pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RDUD) Rokan Hulu (Rohul) akhirnya...

Target Pajak Dari Klaster Kehutanan UU CK Bakalan Zonk di Riau

0
Pekanbaru(SK)----Terget pajak dari ketelanjuran karna mengelola kawasan hutan sesuai Undang undang cipta kerja (UUCK) di Riau bakalan zonk karna negara tidak dapat apa apa....

AMRR Desak Gubernur Riau Tindak PKS YBS dan Lahan Ilegal Milik Acin di Kampar

0
Pekanbaru(SK) - Aliansi Mahasiswa Rimbawan Riau (AMRR) menggelar aksi demo untuk menyatakan sikap terkait keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Yuni Bersaudara Sejahtera (YBS)...

Kesehatan

Pemdes Sontang Sediakan 1000 Paket Sembako Bagi Warga Yang Ikut Vaksinasi Covid-19 massal

0
ROKANHULU(SK)--Pemerintah Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) siapkan 1000 paket sembako bagi warga yang ikut Vaksinasi Covid-19 massal yang dilaksanakan pada...

Vaksinasi BIN Riau Tuntas, 4.080 Dosis Disuntikan Kepada Pelajar dan Warga Daerah Pinggiran

0
ROKANHULU(SK)--Serbuan Vaksinasi yang dimotori Badan Intelljen Negara Daerah (BIN) Daerah Riau, Rabu (24/11/2021) tuntas dilaksanakan. Dari 4.080 dosis vaksin yang dialokasikan untuk Kabupaten Rokan...

BIN Riau Gesa Vaksinasi Bagi Pelajar di Rohul

0
ROKANHULU(SK)--Demi percepatan vaksinasi dikalangan pelajar, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Riau Terus gencar melakukan vaksinasi Covid-19. Kali ini kegiatan vaksinasi bagi pelajar di pusatkan...

BIN Riau Gelar Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat Dan Pelajar di Kuansing

0
Kuansing(SK) – Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Provinsi Riau melaksanakan Vaksinasi untuk mencegah potensi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 dan mendukung percepatan Herd Immunity bagi...

Bupati Rohul door to Door Ajak Warga Divaksinasi

0
ROKANHULU(SK)--Bupati Rokan Hulu (Rohul) door to Door Ajak Warga divaksinasi. Hal itu bisa dilihat dari Vaksinasi Covid-19 yang digelar Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah...