Minggu, Juni 20, 2021
Beranda Nasional Semakin Terancam, Ini 3 Poin Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia

Semakin Terancam, Ini 3 Poin Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia

Ilustrasi lahan gambut

sentrakabar.com – Indonesia merupakan negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia, dengan luas tersebar sekitar 13,9 juta hektar.

Lahan gambut di Indonesia adalah gambut tropis yang di dalamnya hidup berbagai jenis tanaman dan hewan mulai dari ikan, burung air hingga orang utan.

Namun, Deputi III bidang edukasi, sosialisasi, partisipasi dan kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), Dr Myrna A Safitri menyayangkan lahan gambut ini sekitar 2,67 juta hektarnya atau setara tiga kali pulau Bali, telah rusak dan mengalami kekeringan. Padahal, di lahan gambut yang rusak dan mengalami kekeringan tersebut sangat rentan sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang dapat berdampak buruk pada banyak sektor lainnya termasuk kesehatan hingga ekonomi.

Ada beberapa poin yang menjadi perhatian para ahli terkait perlindungan desa gambut ini, yakni sebagai berikut.

1. Pendidikan hukum di desa gambut
Dari kondisi tersebut, Program Desa Peduli Gambut(PDG) dibentuk atas kolaborasi Badan Restorasi Gambut (BRG), kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah (Kemitraan) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Univeritas Indonesia (LPPSP FISIP UI).

Myrna menyebutkan pentingnya pembelajaran hukum dari desa-desa gambut untuk menjaga dan mengelola ekosistem.

Sangat memberi perhatian lebih terhadap persoalan karhutla dan kaitannya dengan konflik di tengah masyarakat.

Keterbatasan akan akses pendampingan layanan hukum baik di dalam menghadapi konflik maupun risiko karhutla memperbesar tantangan pelestarian ekosistem gambut.

“Maka dialog dua arah dengan masyarakat melalui fasilitator desa tentang apa yang perlu diatur dan tidak, apa yang perlu diperkuat dan diterapkan menjadi sangat penting,” kata Myrna dalam diskusi daring bertajuk Desa Gambut Membangun Hukum: Pembelajaran Adaptasi Komunitas Desa di tengah Penegakan Hukum Larangan Membakar, Kamis (8/10/2020).

“Perlu dicatat bahwa masyarakat lebih mudah menerima prinsip dan konsep hukum, selama itu tidak mengandung larangan atau sanksi,” imbuhnya.

Pendampingan hukum dalam program DPG ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan, melalui penyelenggaraan pendampingan paralegal, dengan tujuan sebagai berikut.

Meningkatkan pendidikan hukum masyarakat desa gambut
Memupuk penyadaran hukum

Memberikan pemahaman dan wawasan resolusi konflik sumber daya alam terkait restorasi dan pemanfaat gambut
Mengembangkan partisipasi dan kapasistas masyarakat gambut dalam pemberdayaan dan penyelesaian masalah hukum

2. Sekolah lapang petani gambut (SLPG)
Selain untuk mengiringi paralegal sebagai pembentukan hukum tingkat desa, SKLPG sekaligus dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan pelestarian lahan gammbut sebagai ekosistem.

Myrna berkata, melalui SLPG diharapkan ilmu yang didapatkan para petani dapat terus digunakan untuk melanjutkan praktik-praktik baik pertanian masyarakat, serta melindungi dan mengembangkan kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB).

“SLPG dan penyelenggaraan paralegal merupakan dua sisi mata uang yang saling topang untuk mewujudkan akses keadilan dan pemberdayaan hukum,” ujar Myrna.

3. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (PPEG)
Nyoman Oka dari Kemitraan mengingatkan bahwa kewenangan desa adalah dasar dari penerapan dan pengembangan hukum tingkat tapak.

Dengan kata lain, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus peraturan di daerahnya sendiri.

Maka dari itu, kata Oka, program DPG menampingi masyarakat atas terbentuknya peraturan PPEG yang juga menjadi produk dari kewenangan desa.

“Kerangka logis desa membangun gambut atas dasar kewenangan menjadi kunci pelembagaan PPEG di tingkat desa, untuk pengaturan dan pengurusan ekosistem gambut skala baik skala lokal maupun supra desar,” jelas Oka.

Oka juga menambahkan, kewenangan masyarakat desa berkaitan juga dengan perencanaan dan penganggaran desa untuk pelestarian lahan lambut.

“Proses yang ditetapkan di desa akan menjadi alat yang legal dan tepat guna, yang erat hubungannya dengan berbagai risiko konflik sosial dalam tata kelola gambut, maka peraturan tingkat desa perlu melalui proses musyawarah berlapis, pertemuan dan diskusi yang harus terus dilakukan,” tuturnya.

Ancaman terhadap masyarakat gambut Kebutuhan pemberdayaan hukum di tingkat desa muncul saat hadirnya dilema pelarangan praktik membakar lahan untuk bertani di tengah komunitas desa.

Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69, ayat 2 tentang memberikan ruang perlindungan terhadap praktik bertani dengan kearifan lokal berladang masih diperbolehkan untuk penggunaan pengolahan lahan dengan membakar secara terbatas maksimum sebanyak 2 hektar.

Namun, Direktur Eksekutif Epistema Institute berkolaborasi dengan Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut di Indonesia, Asep Yunan Firdaus menyatakan dengan pemberlakukan UU Omnibus Law nantinya akan menghapus ayat 2, Pasal 68 UU PPLH tersebut.

“Peraturan desa yang kemudian sudah difasilitasi bersama komunitas desa menjadi sia-sia jika peraturan Omnibus Law tetap dilanjutkan. Pekerjaan rumah hari ini bagi komunitas desa memperoleh tantangan saat proses legalisasi di desa bertubrukan dengan peraturan UU Omnibus Law yang dapat mengontrol pemberdayaan hukum di tingkat tapak,” jelas Asep.

sk/kpc

Most Popular

Tipu Jual-Beli Tanah 1,1 M, Mantan Caleg PAN Diadili

PEKANBARU(SK)--Mantan Calon legislatif dari Partai Amanat Nasional berinisial SDV, diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (17/6/21), karena nekat menipu uang jual beli tanah...

Ketua B2P3 Oyong Tanjung Bersilaturahmi Dengan Ketua LPPH Pemuda Pancasila Riau

Pekanbaru(SK) - -Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan...

Percepatan Vaksinasi Kodim 0314 Inhil Gelar Penyuntikan Bagi Lansia

INHIL- Guna membantu program pemerintah dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19, Kodim 0314/lnhil lakukan Serbuan Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat pra lansia di wilayah...

Polres Inhil Jadikan Surat Vaksinasi Syarat Pembuatan SKCK

INHIL- Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, mewajibkan masyarakat untuk menyertakan bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan...

Nasional

Tokoh Agam Dukung T Rusli Ahmad Jadi Ketua FKUB, Ketua DPH LAMR : Sudah...

0
PEKANBARU(SK) - Dukungan terhadap Ketua Umum DPP Santri Tani Nahdatul Ulama (Santan NU) T. Rusli Ahmad menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi...

Survei CISA: Publik Puas terhadap Jokowi, Elektabilitas PDI-P Tetap Unggul,  AHY dan Demokrat Semakin...

0
JAKARTA(SK)---Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik...

Jipikor Aksi Papan Bungga di KPK, Yusteng Minta KPK Periksa Dinas PUPR Riau

0
Pekanbaru(SK)---Jaringan investigasi pemberantasan korupsi (jipikor) melakukan aksi papan bungga di kantor Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (3/6/2021). Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Jipikor Tri...

Bukti Transformasi Jalurnya Tepat, Laba Bersih PLN Naik 38,6 Persen

0
JAKARTA(SK)- Berkat efisiensi di sisi teknis dan operasional serta inovasi-inovasi melalui Program Transformasi PLN yang dijalankan sejak April 2020 lalu. Kinerja keuangan PLN meningkat...

Survei PKB-ARSC: Elektabilitas PD Masuk Tiga Besar, Prabowo-Mega-AHY Tiga Besar Ketum Parpol yang layak...

0
Jakarta(SK) - Perkumpulan Kader Bangsa bekerjasama dengan Akar Rumput Strategic Consulting merilis survei nasional yang dilakukan akhir April- awal Mei 2021 (22/5). Dalam survei...

Riau

Tipu Jual-Beli Tanah 1,1 M, Mantan Caleg PAN Diadili

0
PEKANBARU(SK)--Mantan Calon legislatif dari Partai Amanat Nasional berinisial SDV, diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (17/6/21), karena nekat menipu uang jual beli tanah...

Ketua B2P3 Oyong Tanjung Bersilaturahmi Dengan Ketua LPPH Pemuda Pancasila Riau

0
Pekanbaru(SK) - -Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan...

Percepatan Vaksinasi Kodim 0314 Inhil Gelar Penyuntikan Bagi Lansia

0
INHIL- Guna membantu program pemerintah dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19, Kodim 0314/lnhil lakukan Serbuan Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat pra lansia di wilayah...

Polres Inhil Jadikan Surat Vaksinasi Syarat Pembuatan SKCK

0
INHIL- Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, mewajibkan masyarakat untuk menyertakan bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan...

Rapat Pleno Golkar Siak Ternyata Tak Kantongi Izin Satgas Covid-19

0
SIAK(SK) - Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Siak, Budhi Yuwono menyebut pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin maupun rekomendasi kegiatan rapat pleno yang digelar...

Hukum

Tipu Jual-Beli Tanah 1,1 M, Mantan Caleg PAN Diadili

0
PEKANBARU(SK)--Mantan Calon legislatif dari Partai Amanat Nasional berinisial SDV, diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (17/6/21), karena nekat menipu uang jual beli tanah...

Polres Inhil Jadikan Surat Vaksinasi Syarat Pembuatan SKCK

0
INHIL- Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, mewajibkan masyarakat untuk menyertakan bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan...

Ratusan Anggota SPTI Terlibat Bentrok dengan Anggota NIB, Abu Sanar:Muka Saya Terasa Sembab

0
INHU(SK)- Peristiwa adu jotos antara Pengurus Unit Kerja (PUK) NIBA dan ratusan anggota SPTI terjadi di area PKS PT KAS Rabu (19/5/2021) sekitar pukul...

GMKI Ingatkan Kapolda Tindak Tegas Pelanggar Prokes dan juga Kapolres di Seluruh Riau Yang...

0
PEKANBARU(SK)---- Riau hampir lumpuh akibat meningkatnya kasus Covid-19. Bahkan dalam konferensi pers, Gubernur Riau Bapak Syamsuar menyampaikan saat ini keadaan di Riau tidak ada...

Rusak Lingkungan Akibat Borrow Pit PT Chevron, Yayasan Lingkungan Riau Curigai SKK Migas

0
PEKANBARU(SK)----Sejumlah pemuda dari yayasan lingkungan hidup Riau, datangi Kejati Riau guna melaporkan dugaan "kongkalikong" antara Perusahaan hulu migas, PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI)...

Kesehatan

Percepatan Vaksinasi Kodim 0314 Inhil Gelar Penyuntikan Bagi Lansia

0
INHIL- Guna membantu program pemerintah dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19, Kodim 0314/lnhil lakukan Serbuan Vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat pra lansia di wilayah...

Vaksinasi Tahap II, Diwajibkan Terapkan Prokes

0
PEKANBARU(SK)--Setelah kegiatan Vaksinasi pejabat Publik digelar di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR), kegiatan kedua digelar hari ini, Senin (15/3/2021). Untuk di Pekanbaru, kegiatan diselenggarakan di...

Covid-19 Masih Mengganas di Kuansing, Camat Sentajo Raya Jadi Korban

0
TELUKKUANTAN(SK)-Virus Covid 19 tampaknya masih mengganas di wilayah Kuantan-Sengingi (Kuansing). Kali ini Camat Sentajo Raya Akhyan Armofhis yang menjadi korbannya. Akhyan diketahui meninggal dunia,...

Gubernur Sampaikan Siap Laksanakan Target Vaksinasi

0
PEKANBARU(SK)--Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, melakukan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara...

Ditlantas dan Dishub Sosialisasi dan Bagikan Masker Gratis

0
PEKANBARU(SK)--Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Pol Firman Darmansyah bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau membagikan masker gratis di Plaza Sukaramai Jalan Sudirman,...