Kamis, September 23, 2021
Beranda Nasional Semakin Terancam, Ini 3 Poin Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia

Semakin Terancam, Ini 3 Poin Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia

Ilustrasi lahan gambut

sentrakabar.com – Indonesia merupakan negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia, dengan luas tersebar sekitar 13,9 juta hektar.

Lahan gambut di Indonesia adalah gambut tropis yang di dalamnya hidup berbagai jenis tanaman dan hewan mulai dari ikan, burung air hingga orang utan.

Namun, Deputi III bidang edukasi, sosialisasi, partisipasi dan kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), Dr Myrna A Safitri menyayangkan lahan gambut ini sekitar 2,67 juta hektarnya atau setara tiga kali pulau Bali, telah rusak dan mengalami kekeringan. Padahal, di lahan gambut yang rusak dan mengalami kekeringan tersebut sangat rentan sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang dapat berdampak buruk pada banyak sektor lainnya termasuk kesehatan hingga ekonomi.

Ada beberapa poin yang menjadi perhatian para ahli terkait perlindungan desa gambut ini, yakni sebagai berikut.

1. Pendidikan hukum di desa gambut
Dari kondisi tersebut, Program Desa Peduli Gambut(PDG) dibentuk atas kolaborasi Badan Restorasi Gambut (BRG), kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah (Kemitraan) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Univeritas Indonesia (LPPSP FISIP UI).

Myrna menyebutkan pentingnya pembelajaran hukum dari desa-desa gambut untuk menjaga dan mengelola ekosistem.

Sangat memberi perhatian lebih terhadap persoalan karhutla dan kaitannya dengan konflik di tengah masyarakat.

Keterbatasan akan akses pendampingan layanan hukum baik di dalam menghadapi konflik maupun risiko karhutla memperbesar tantangan pelestarian ekosistem gambut.

“Maka dialog dua arah dengan masyarakat melalui fasilitator desa tentang apa yang perlu diatur dan tidak, apa yang perlu diperkuat dan diterapkan menjadi sangat penting,” kata Myrna dalam diskusi daring bertajuk Desa Gambut Membangun Hukum: Pembelajaran Adaptasi Komunitas Desa di tengah Penegakan Hukum Larangan Membakar, Kamis (8/10/2020).

“Perlu dicatat bahwa masyarakat lebih mudah menerima prinsip dan konsep hukum, selama itu tidak mengandung larangan atau sanksi,” imbuhnya.

Pendampingan hukum dalam program DPG ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan, melalui penyelenggaraan pendampingan paralegal, dengan tujuan sebagai berikut.

Meningkatkan pendidikan hukum masyarakat desa gambut
Memupuk penyadaran hukum

Memberikan pemahaman dan wawasan resolusi konflik sumber daya alam terkait restorasi dan pemanfaat gambut
Mengembangkan partisipasi dan kapasistas masyarakat gambut dalam pemberdayaan dan penyelesaian masalah hukum

2. Sekolah lapang petani gambut (SLPG)
Selain untuk mengiringi paralegal sebagai pembentukan hukum tingkat desa, SKLPG sekaligus dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan pelestarian lahan gammbut sebagai ekosistem.

Myrna berkata, melalui SLPG diharapkan ilmu yang didapatkan para petani dapat terus digunakan untuk melanjutkan praktik-praktik baik pertanian masyarakat, serta melindungi dan mengembangkan kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB).

“SLPG dan penyelenggaraan paralegal merupakan dua sisi mata uang yang saling topang untuk mewujudkan akses keadilan dan pemberdayaan hukum,” ujar Myrna.

3. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (PPEG)
Nyoman Oka dari Kemitraan mengingatkan bahwa kewenangan desa adalah dasar dari penerapan dan pengembangan hukum tingkat tapak.

Dengan kata lain, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus peraturan di daerahnya sendiri.

Maka dari itu, kata Oka, program DPG menampingi masyarakat atas terbentuknya peraturan PPEG yang juga menjadi produk dari kewenangan desa.

“Kerangka logis desa membangun gambut atas dasar kewenangan menjadi kunci pelembagaan PPEG di tingkat desa, untuk pengaturan dan pengurusan ekosistem gambut skala baik skala lokal maupun supra desar,” jelas Oka.

Oka juga menambahkan, kewenangan masyarakat desa berkaitan juga dengan perencanaan dan penganggaran desa untuk pelestarian lahan lambut.

“Proses yang ditetapkan di desa akan menjadi alat yang legal dan tepat guna, yang erat hubungannya dengan berbagai risiko konflik sosial dalam tata kelola gambut, maka peraturan tingkat desa perlu melalui proses musyawarah berlapis, pertemuan dan diskusi yang harus terus dilakukan,” tuturnya.

Ancaman terhadap masyarakat gambut Kebutuhan pemberdayaan hukum di tingkat desa muncul saat hadirnya dilema pelarangan praktik membakar lahan untuk bertani di tengah komunitas desa.

Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69, ayat 2 tentang memberikan ruang perlindungan terhadap praktik bertani dengan kearifan lokal berladang masih diperbolehkan untuk penggunaan pengolahan lahan dengan membakar secara terbatas maksimum sebanyak 2 hektar.

Namun, Direktur Eksekutif Epistema Institute berkolaborasi dengan Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut di Indonesia, Asep Yunan Firdaus menyatakan dengan pemberlakukan UU Omnibus Law nantinya akan menghapus ayat 2, Pasal 68 UU PPLH tersebut.

“Peraturan desa yang kemudian sudah difasilitasi bersama komunitas desa menjadi sia-sia jika peraturan Omnibus Law tetap dilanjutkan. Pekerjaan rumah hari ini bagi komunitas desa memperoleh tantangan saat proses legalisasi di desa bertubrukan dengan peraturan UU Omnibus Law yang dapat mengontrol pemberdayaan hukum di tingkat tapak,” jelas Asep.

sk/kpc

Most Popular

UIR dan PWI Teken MoU, MoA dan IA

Pekanbaru(SK)- Universitas Islam Riau (UIR) menjalin kerjasama di bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau. Kerjasama ini diperkuat dengan penandatanganan...

Gandeng Masyarakat, PHR Gelorakan Peduli Lingkungan di Duri

DURI(SK) - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk terus menggelorakan semangat peduli lingkungan. Pada Ahad (19/9/2021) lalu, PHR dan Bank Sampah...

Sidang Lanjutan Penggelapan Dana Nasabah BJB Empat Saksi Mengaku Tandatangan di Cek Bukan Miliknya

PEKANBARU(SK)- Sidang lanjutan kasus penggelapan dana nasabah BJB Arif Budiman dengan terdakwa Tarry Dwi Cahya, teller BJB, Senin (20/9/2021). Sidang yang dipimpin majelis hakim Dahlan...

Telkomsel-Zoom Kolaborasi Hadirkan Pengalaman Premium Interaksi Virtual yang Terjangkau

Jakarta(SK)- Telkomsel bersama Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) hari ini mengumumkan kolaborasi guna menghadirkan pengalaman premium berinteraksi secara virtual bagi para pelanggan Telkomsel. Dalam kolaborasi...

Nasional

Telkomsel-Zoom Kolaborasi Hadirkan Pengalaman Premium Interaksi Virtual yang Terjangkau

0
Jakarta(SK)- Telkomsel bersama Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) hari ini mengumumkan kolaborasi guna menghadirkan pengalaman premium berinteraksi secara virtual bagi para pelanggan Telkomsel. Dalam kolaborasi...

Dana BSU Peserta BPJAMSOSTEK Cair

0
PEKANBARU(SK) - Pemerintah sudah mulai melakukan pencairan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang pada pekan lalu sudah diserahkan datanya oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kepada...

Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia Mengadakan Ujian Ke- 32

0
PEKANBARU----Porsea, Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia (PKNSI) mengadakan ujian kenaikan sabuk yang ke- 32 di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera...

Pimred StatusRakyat Apresiasi Polda Sumut Atas Ungkap Pembunuh Marshal

0
PEKANBARU(SK)----Keberhasilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dalam mengungkap kasus penembakan Marasalem Harahap (Marshal) Pimpinan Redaksi Media Lassernewstoday.com menuai pujian dari kalangan kuli tinta...

Tokoh Agam Dukung T Rusli Ahmad Jadi Ketua FKUB, Ketua DPH LAMR : Sudah...

0
PEKANBARU(SK) - Dukungan terhadap Ketua Umum DPP Santri Tani Nahdatul Ulama (Santan NU) T. Rusli Ahmad menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi...

Riau

UIR dan PWI Teken MoU, MoA dan IA

0
Pekanbaru(SK)- Universitas Islam Riau (UIR) menjalin kerjasama di bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau. Kerjasama ini diperkuat dengan penandatanganan...

Gandeng Masyarakat, PHR Gelorakan Peduli Lingkungan di Duri

0
DURI(SK) - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk terus menggelorakan semangat peduli lingkungan. Pada Ahad (19/9/2021) lalu, PHR dan Bank Sampah...

Sidang Lanjutan Penggelapan Dana Nasabah BJB Empat Saksi Mengaku Tandatangan di Cek Bukan Miliknya

0
PEKANBARU(SK)- Sidang lanjutan kasus penggelapan dana nasabah BJB Arif Budiman dengan terdakwa Tarry Dwi Cahya, teller BJB, Senin (20/9/2021). Sidang yang dipimpin majelis hakim Dahlan...

Telkomsel-Zoom Kolaborasi Hadirkan Pengalaman Premium Interaksi Virtual yang Terjangkau

0
Jakarta(SK)- Telkomsel bersama Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) hari ini mengumumkan kolaborasi guna menghadirkan pengalaman premium berinteraksi secara virtual bagi para pelanggan Telkomsel. Dalam kolaborasi...

Sidang Penggelapan Dana Nasabah BJB Pekanbaru Rahmad: Dia Dipecat Karena Kasus Ini

0
PEKANBARU(SK) - Sidang penggelapan dana nasabah BJB Pekanbaru dengan terdakwa Indra Osmer menghadirkan saksi mantan Kepala Cabang BJB Pekanbaru Rahmat Abadi, Selasa (14/9/2021). Dalam persidangan...

Hukum

Sidang Lanjutan Penggelapan Dana Nasabah BJB Empat Saksi Mengaku Tandatangan di Cek Bukan Miliknya

0
PEKANBARU(SK)- Sidang lanjutan kasus penggelapan dana nasabah BJB Arif Budiman dengan terdakwa Tarry Dwi Cahya, teller BJB, Senin (20/9/2021). Sidang yang dipimpin majelis hakim Dahlan...

Sidang Penggelapan Dana Nasabah BJB Pekanbaru Rahmad: Dia Dipecat Karena Kasus Ini

0
PEKANBARU(SK) - Sidang penggelapan dana nasabah BJB Pekanbaru dengan terdakwa Indra Osmer menghadirkan saksi mantan Kepala Cabang BJB Pekanbaru Rahmat Abadi, Selasa (14/9/2021). Dalam persidangan...
Suasana sidang.

Audit BJB Ditemukan 22 Transaksi Tak Sesuai SOP

0
PEKANBARU(SK)– Sidang dugaan pembobolan rekening nasabah BJB Pekanbaru kembali embuka fakta-fakta baru. Pada persidangan dengan terdakwa Indra Osmer Hutauruk, Manajer Bisnis Konsumer bank bjb...
Suasana sidang kasus penggelapan di Bank BJB.

Hakim Dahlan: Mengapa 4 Tahun CCTV BJB Bisa Rusak

0
PEKANBARU(SK) - Ketua majelis hakim sidang penggelapan dana nasabah BJB Pekanbaru DR Dahlan SH MH merasa heran dengan kondisi salah satu fasilitas keamanan BJB...
Pengamat Perbankan dan Ekonom Riau, Peri Akri

Penggelapan Dana Nasabah di BJB Jadi Preden Buruk Perbankan

0
PEKANBARU(SK) - Pengamat Perbankan dan Ekonom Riau, Peri Akri mengatakan dari segi ekonomi, kasus yang menimpa nasabah BJB Pekanbaru Arif Budiman sangat tidak baik ke...

Kesehatan

Resmikan Isoter Wisma Kemala, Kapolda Riau Serahkan Bantuan 30 Oksigen Konsentrator Dari Kapolri

0
PEKANBARU(SK) - Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi menyerahkan 30 Oksigen Konsentrator kepada Kabid Dokkkes Polda Riau pada Senin (30/8/2021), saat meresmikan penggunaan Gedung...

DPD KORNI Pekanbaru Giat Peduli Sosial ke Masyarakat Terdampak PPKM dan Menjalani Isoman

0
Pekanbaru(SK) - DPD KORNI Pekanbaru Apresiasi Lurah Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Hasan Nusi dan Jajaran RW 07/ RT 01 dalam giat Peduli KORNI...

Menandai 30 Tahun Pengabdian, Alumni Akpol 1991 Riau Bagikan 1020 Paket Sembako

0
PEKANBARU(SK)- Alumni Akpol angkatan 1991 Bhara Daksa menggelar aksi membagikan sembako kepada masyarakat terdampak covid-19 di Pekanbaru, menandai 30 tahun pengabdiannya di institusi Kepolisian...

Ketua B2P3 Riau, Oyong Tanjung Ucapkan Terimakasih ke Management RS Prima Pekanbaru

0
Pekanbaru(SK)- - Ketua B2P3 Riau, Oyong Tanjung menyampaikan ucapan terima kasih kepada management Rumah Sakit Prima Pekanbaru dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di Kota...

Forum Pekanbaru Kota Bertuah Lakukan Aksi Nyata Di Tengah Pandemi Covid-19

0
Pekanbaru(SK)- -Hari ini, Ahad (18/7/2021) FKB berbagi masker dengan jumlah 18.000 masker dan penyemprotan 150 liter disinfektan di sejumlah pasar dan rumah ibadah. "Ini aksi...