Selasa, Maret 9, 2021
Beranda Nasional Semakin Terancam, Ini 3 Poin Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia

Semakin Terancam, Ini 3 Poin Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia

Ilustrasi lahan gambut

sentrakabar.com – Indonesia merupakan negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia, dengan luas tersebar sekitar 13,9 juta hektar.

Lahan gambut di Indonesia adalah gambut tropis yang di dalamnya hidup berbagai jenis tanaman dan hewan mulai dari ikan, burung air hingga orang utan.

Namun, Deputi III bidang edukasi, sosialisasi, partisipasi dan kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), Dr Myrna A Safitri menyayangkan lahan gambut ini sekitar 2,67 juta hektarnya atau setara tiga kali pulau Bali, telah rusak dan mengalami kekeringan. Padahal, di lahan gambut yang rusak dan mengalami kekeringan tersebut sangat rentan sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang dapat berdampak buruk pada banyak sektor lainnya termasuk kesehatan hingga ekonomi.

Ada beberapa poin yang menjadi perhatian para ahli terkait perlindungan desa gambut ini, yakni sebagai berikut.

1. Pendidikan hukum di desa gambut
Dari kondisi tersebut, Program Desa Peduli Gambut(PDG) dibentuk atas kolaborasi Badan Restorasi Gambut (BRG), kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah (Kemitraan) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Univeritas Indonesia (LPPSP FISIP UI).

Myrna menyebutkan pentingnya pembelajaran hukum dari desa-desa gambut untuk menjaga dan mengelola ekosistem.

Sangat memberi perhatian lebih terhadap persoalan karhutla dan kaitannya dengan konflik di tengah masyarakat.

Keterbatasan akan akses pendampingan layanan hukum baik di dalam menghadapi konflik maupun risiko karhutla memperbesar tantangan pelestarian ekosistem gambut.

“Maka dialog dua arah dengan masyarakat melalui fasilitator desa tentang apa yang perlu diatur dan tidak, apa yang perlu diperkuat dan diterapkan menjadi sangat penting,” kata Myrna dalam diskusi daring bertajuk Desa Gambut Membangun Hukum: Pembelajaran Adaptasi Komunitas Desa di tengah Penegakan Hukum Larangan Membakar, Kamis (8/10/2020).

“Perlu dicatat bahwa masyarakat lebih mudah menerima prinsip dan konsep hukum, selama itu tidak mengandung larangan atau sanksi,” imbuhnya.

Pendampingan hukum dalam program DPG ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan, melalui penyelenggaraan pendampingan paralegal, dengan tujuan sebagai berikut.

Meningkatkan pendidikan hukum masyarakat desa gambut
Memupuk penyadaran hukum

Memberikan pemahaman dan wawasan resolusi konflik sumber daya alam terkait restorasi dan pemanfaat gambut
Mengembangkan partisipasi dan kapasistas masyarakat gambut dalam pemberdayaan dan penyelesaian masalah hukum

2. Sekolah lapang petani gambut (SLPG)
Selain untuk mengiringi paralegal sebagai pembentukan hukum tingkat desa, SKLPG sekaligus dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan pelestarian lahan gammbut sebagai ekosistem.

Myrna berkata, melalui SLPG diharapkan ilmu yang didapatkan para petani dapat terus digunakan untuk melanjutkan praktik-praktik baik pertanian masyarakat, serta melindungi dan mengembangkan kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB).

“SLPG dan penyelenggaraan paralegal merupakan dua sisi mata uang yang saling topang untuk mewujudkan akses keadilan dan pemberdayaan hukum,” ujar Myrna.

3. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (PPEG)
Nyoman Oka dari Kemitraan mengingatkan bahwa kewenangan desa adalah dasar dari penerapan dan pengembangan hukum tingkat tapak.

Dengan kata lain, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus peraturan di daerahnya sendiri.

Maka dari itu, kata Oka, program DPG menampingi masyarakat atas terbentuknya peraturan PPEG yang juga menjadi produk dari kewenangan desa.

“Kerangka logis desa membangun gambut atas dasar kewenangan menjadi kunci pelembagaan PPEG di tingkat desa, untuk pengaturan dan pengurusan ekosistem gambut skala baik skala lokal maupun supra desar,” jelas Oka.

Oka juga menambahkan, kewenangan masyarakat desa berkaitan juga dengan perencanaan dan penganggaran desa untuk pelestarian lahan lambut.

“Proses yang ditetapkan di desa akan menjadi alat yang legal dan tepat guna, yang erat hubungannya dengan berbagai risiko konflik sosial dalam tata kelola gambut, maka peraturan tingkat desa perlu melalui proses musyawarah berlapis, pertemuan dan diskusi yang harus terus dilakukan,” tuturnya.

Ancaman terhadap masyarakat gambut Kebutuhan pemberdayaan hukum di tingkat desa muncul saat hadirnya dilema pelarangan praktik membakar lahan untuk bertani di tengah komunitas desa.

Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69, ayat 2 tentang memberikan ruang perlindungan terhadap praktik bertani dengan kearifan lokal berladang masih diperbolehkan untuk penggunaan pengolahan lahan dengan membakar secara terbatas maksimum sebanyak 2 hektar.

Namun, Direktur Eksekutif Epistema Institute berkolaborasi dengan Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut di Indonesia, Asep Yunan Firdaus menyatakan dengan pemberlakukan UU Omnibus Law nantinya akan menghapus ayat 2, Pasal 68 UU PPLH tersebut.

“Peraturan desa yang kemudian sudah difasilitasi bersama komunitas desa menjadi sia-sia jika peraturan Omnibus Law tetap dilanjutkan. Pekerjaan rumah hari ini bagi komunitas desa memperoleh tantangan saat proses legalisasi di desa bertubrukan dengan peraturan UU Omnibus Law yang dapat mengontrol pemberdayaan hukum di tingkat tapak,” jelas Asep.

sk/kpc

Most Popular

PWI Riau Gelar UKW Gratis, Target 20 Kelas

PEKANBARU(SK)– Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau kembali mendapatkan kesempatan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Rencananya, UKW ditargetkan sebanyak 20 kelas atau untuk 120...

Aparat Harus Telusuri Aktor Intelektual Pembeking PETI Kuansing

TELUKKUANTAN(SK)-Pihak Polres Kuansing dalam seminggu ini aktif dalam penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diwilayah hukumnya. Penangkapan pelaku sampai pemusnahan alat tambang atau dompeng...

Redam Aksi Balap Liar, Ini Yang Dilakukan Satlantas Polres Kuansing

TELUKKUANTAN(SK)-Satlantas Polres Kuansing terus melakukan giat pencegahan aksi balap liar diseputaran Kota Teluk Kuantan-Kuansing. Mulai dari himbauan hingga penindakan sudah dilakukan hingga akhirnya aksi...

Ketarangan Saksi Investasi Singkong, Berbelit di PN Pekanbaru

PEKANBARU(SK)- Keterangan saksi sidang lanjutan perkara investasi singkong terdakwa Direktur Utama PT Sumatera Tani Mandiri (STM) Yusuf Hasyim dinilai berbelit-belit dalam persidangan di Pengadilan...

Nasional

KPK Periksa Plt Kadis PUPR Bengkalis di Polda Riau

0
PEKANBARU(SK)--Penanganan perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat duri (multiyears) di Bengkalis tahun anggaran 2013 sampai 2015, yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan...

Bertemu Kepala BNPB, Edwar Sanger Serahkan Surat Peminjaman Heli

0
PEKANBARU(SK)--Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, bertolak ke Jakarta. Untuk mengantarkan Surat peminjaman heli yang dibuat Gubernur Riau, Syamsuar, Kamis (18/2/2021). Tiba di Jakarta,...

Jangan Mudah Percaya Terhadap Kritik

0
PEKAN lalu hingga hari ini perbincangan tentang kebebasan menyampaikan kritik mengemuka di ruang publik. Bahkan ada yang beranggapan seolah selama ini kritik tidak berjalan....

Mahasiswa Pekanbaru Ikut Bertarung Rebut Ketum PB HMI Jakarta

0
JAKARTA(SK)- Perhelatan kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-XXXI akan dilaksanakan pada 17 Maret 2021 mendatang di Surabaya. Hari ini merupakan hari terakhir dalam pengembalian...

TNI dan Polri bersama SantanNU Lakukan MoU, Sepakat Menjaga Keutuhan NKRI dengan Perkuat Ketahanan...

0
PEKANBARU(SK)- Guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Nahdlatul Ulama bersama Korem 031 Wirabima dan Polda Riau melakukan Memorandum of Understanding (MoU), tentang...

Riau

PWI Riau Gelar UKW Gratis, Target 20 Kelas

0
PEKANBARU(SK)– Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau kembali mendapatkan kesempatan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Rencananya, UKW ditargetkan sebanyak 20 kelas atau untuk 120...

Aparat Harus Telusuri Aktor Intelektual Pembeking PETI Kuansing

0
TELUKKUANTAN(SK)-Pihak Polres Kuansing dalam seminggu ini aktif dalam penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diwilayah hukumnya. Penangkapan pelaku sampai pemusnahan alat tambang atau dompeng...

Redam Aksi Balap Liar, Ini Yang Dilakukan Satlantas Polres Kuansing

0
TELUKKUANTAN(SK)-Satlantas Polres Kuansing terus melakukan giat pencegahan aksi balap liar diseputaran Kota Teluk Kuantan-Kuansing. Mulai dari himbauan hingga penindakan sudah dilakukan hingga akhirnya aksi...

Ketarangan Saksi Investasi Singkong, Berbelit di PN Pekanbaru

0
PEKANBARU(SK)- Keterangan saksi sidang lanjutan perkara investasi singkong terdakwa Direktur Utama PT Sumatera Tani Mandiri (STM) Yusuf Hasyim dinilai berbelit-belit dalam persidangan di Pengadilan...

Kanwil Kemenkum dan HAM Riau Sukseskan Verifikasi dan Akreditasi PBH,Rahman Adrian: Terimakasih Pak Yasona

0
PEKANBARU(SK)-Guna menyukseskan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum periode 2022-2024, Kanwil Kemenkumham Riau menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Penjaringan Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan...

Hukum

Redam Aksi Balap Liar, Ini Yang Dilakukan Satlantas Polres Kuansing

0
TELUKKUANTAN(SK)-Satlantas Polres Kuansing terus melakukan giat pencegahan aksi balap liar diseputaran Kota Teluk Kuantan-Kuansing. Mulai dari himbauan hingga penindakan sudah dilakukan hingga akhirnya aksi...

Ketarangan Saksi Investasi Singkong, Berbelit di PN Pekanbaru

0
PEKANBARU(SK)- Keterangan saksi sidang lanjutan perkara investasi singkong terdakwa Direktur Utama PT Sumatera Tani Mandiri (STM) Yusuf Hasyim dinilai berbelit-belit dalam persidangan di Pengadilan...

Kanwil Kemenkum dan HAM Riau Sukseskan Verifikasi dan Akreditasi PBH,Rahman Adrian: Terimakasih Pak Yasona

0
PEKANBARU(SK)-Guna menyukseskan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum periode 2022-2024, Kanwil Kemenkumham Riau menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Penjaringan Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan...

Tiang Timpa Warga Hingga Sekarat, Pemuda Sesalkan Kelalaian PLN

0
RUPAT(SK)-Terkait kejadian tumbang nya tiang PLN di kecamatan rupat yang menyebabkan 2 warga terkena hingga sekarat dan di larikan ke rumah sakit. Untuk itu...

Kapolres Instruksikan Kapolsek Se Kuansing Awasi Operasional Alat Berat

0
TELUKKUANTAN(SK)-Alat berat seperti Eksavator menjadi perhatian Kapolres Kuansing. Bukan tanpa sebab, karena tidak menutup kemungkinan penggunaannya disalahgunakan oleh si pengguna maupun si pemilik alat...

Kesehatan

Covid-19 Masih Mengganas di Kuansing, Camat Sentajo Raya Jadi Korban

0
TELUKKUANTAN(SK)-Virus Covid 19 tampaknya masih mengganas di wilayah Kuantan-Sengingi (Kuansing). Kali ini Camat Sentajo Raya Akhyan Armofhis yang menjadi korbannya. Akhyan diketahui meninggal dunia,...

Gubernur Sampaikan Siap Laksanakan Target Vaksinasi

0
PEKANBARU(SK)--Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, melakukan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara...

Ditlantas dan Dishub Sosialisasi dan Bagikan Masker Gratis

0
PEKANBARU(SK)--Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau Kombes Pol Firman Darmansyah bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau membagikan masker gratis di Plaza Sukaramai Jalan Sudirman,...

Pemprov Terima 169 Usulan Santunan Keluarga Pasien Covid-19 yang Meninggal

0
PEKANBARU(SK)--Pemerintah Provinsi Riau, mengusulkan 169 orang dari keluarga pasien yang meninggal dunia Covid-19, untuk dilaporkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Pengusulan data ini, karena...

Alasan Faktor Usia, Bupati dan Wabup Kuansing Tak Ikut Divaksin

0
TELUKKUANTAN (SK) -Karena alasan faktor usia, Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sengingi (Kuansing) tidak ikut divaksinasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Kesehatan pada...